Aktivis Desak Kejati Usut Dugaan Pembengkakan Anggaran Tunjangan Gaji Pegawai Pemkab Polman TA 2024

Aktivis Desak Kejati Usut Dugaan Pembengkakan Anggaran Tunjangan Gaji Pegawai Pemkab Polman TA 2024

Hukum

POJOKRAKYAT — Aktivis antikorupsi Sulawesi Barat, Irfan, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan pada anggaran tunjangan gaji pegawai Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Tahun Anggaran (TA) 2024. Desakan ini muncul setelah ditemukan adanya kenaikan signifikan pada alokasi anggaran gaji pegawai dari tahun sebelumnya.

Aktivis Desak Kejati Sulbar Usut Dugaan Korupsi di Mamasa, Periksa Kaban Keuangan Mamasa

Aktivis Desak Kejati Sulbar Usut Dugaan Korupsi di Mamasa, Periksa Kaban Keuangan Mamasa

Daerah

Dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Mamasa kembali menjadi sorotan tajam publik. Aktivis anti korupsi Sulawesi Barat, Irfan, secara tegas mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar untuk segera turun tangan dan memeriksa Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamasa atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi selama tiga tahun terakhir: 2022, 2023, dan 2024.

Irfan : MoU Bupati dengan Kajari Mamasa Jangan Jadi Formalitas, Temuan BPK Rp.81 Miliar Harus Ditindaklanjuti

Irfan : MoU Bupati dengan Kajari Mamasa Jangan Jadi Formalitas, Temuan BPK Rp.81 Miliar Harus Ditindaklanjuti

Hukum

POJOK RAKYAT – Di tengah sorotan publik terhadap penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bupati Mamasa dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamasa, aktivis anti korupsi Sulawesi Barat, Irfan, menegaskan bahwa komitmen tersebut tak boleh berhenti sebagai simbol seremonial. Ia menyebut, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 telah menemukan dugaan penyimpangan yang sangat signifikan.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.