Daerah

Bank Sampah Sipamandaq Raup Cuan Dari Sampah Plastik

×

Bank Sampah Sipamandaq Raup Cuan Dari Sampah Plastik

Sebarkan artikel ini
Screenshot 2024 0403 191409

POLEWALI, POJOKRAKYAT — Bank Sampah Sipamandaq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar raup cuan dari penjualan sampah plastik masyarakat.

Ditemui saat meninjau aktivitas Bank Sampah Sipamandaq, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polman Jumadil menyampaikan, untuk saat ini di bank sampah induk untuk jenis plastik dilakukan pemilahan sampah plastik yang terdiri dari beberapa kemasan seperti bunhkus mie instan, minyak goreng yang kemudian di paking dan dipress benbentuk dadu.

Screenshot 2024 0403 191525
Proses press sampah di bank sampah induk DLHk Polman.

“yang sudah berbentuk dadu ini di bawah ke Gowa Sulawesi Selatan yang dikumpul untuk satu kali angkut ke Makassar tempat pembelian sampah jenis palstik,” jelas Jumadil. Rabu 04 April 2024.

Dalam kesempatan tersebut ia menghimbau masyarakat agar melakukan disiplin memilah sampah khususnya sampah spesifik seperti jenis plastik, kertas dan kaleng yang bernilai ekonomi disimpan diwadah terpisah dari sampah sisa makanan dan sayuran sehingga nanti petugas kebersihan yang saat ini melakukan manajemen perbaikan akan menjemput sampah secara terpilah.

Jumadil menyampaikan, masyarakat yang tidak memilah sampahnya tidak akan dijemput karena ini adalah edukasi agar semua masyarakat sadar untuk melakukan pemilahan dan regulasi juga diatur spah dipilah dari rumah.

Dengan demikian sampah yang dibawa ke TPA hanya sedikit saja sehingga usia TPA bisa lebih lama. (bdt)

Screenshot 20260802 130012 Gallery
Daerah

DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pengawasan dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.

IMG 20260729 WA0003
Daerah

Pemuda Desa Paku, Abd. Rahman S, melontarkan kritik keras terhadap operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Paku yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp17 miliar. Menurutnya, berbagai persoalan yang mulai bermunculan di lapangan menjadi alarm bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus bertanggung jawab memastikan seluruh sistem benar-benar bekerja.