Berita

Koaliasi Masyarakat Sipil Desak Pemkab Polman Copot Ketua Dewan Pendidikan

×

Koaliasi Masyarakat Sipil Desak Pemkab Polman Copot Ketua Dewan Pendidikan

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20250916 192630 Gallery
Sekda Polman Nursaid didampingi Kasatpol PP Polman Saat menerima aspirasi pengunjukrasa di lobi kantor Bupati.

POLMAN, POJOKRAKYAT — Koaliasi masyarakat sipil anti kekerasan seksual desak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar copot jabatan Ketua Dewan Pendidikan dan salah satu oknum kepala Dusun di Kecamatan Binuang. Selasa 16 September.

Dihadapan Sekda Polman dan Kasatpol PP Polman, Aliansi masyarakat sipil mendesak agar Pemerintah Kabupaten Polman segera mengambil sikap mencopot Ketua Dewan Pendidikan yang dinilai memihak kepada terduga pelaku pelecehan seksual dan memecat oknum kepala dusun yang diduga menjadi pelaku pelecehan seksual.

“seharusnya Ketua Dewan Pendidikan memihak kepada korban bukan sebaliknya yang malah memihak pada terduga pelaku dengan membocorkan hasil visum terduga korban ke publik,” ujar Jhon Taker.

Sementara itu, Sekda Polman Nursaid menyampaikan akan melaporkan apa yang menjadi tuntutan pengunjukrasa ke Bupati Polman dan ia yakin Bupati akan memberikan keputusan dengan pertimbangan berdasarkan regulasi yang ada.

“Bupati tentu akan memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Nursaid.

Kemudian terkait tuntutan pencopotan Kepala Dusun di Kecamatan Binuang yang diduga terlibat kasus dugaan pencabulan, pihaknya akan memanggil Camat Binuang.(bdt)

IMG 20260211 WA0018
Berita

Di sebuah sudut Dusun Batu Menganga, Desa Bulo, Kecamatan Bulo, harapan Ahmad (38) perlahan mulai berdiri bersama tiang-tiang kayu yang kembali ditegakkan. Rumahnya yang sebelumnya nyaris roboh kini direhabilitasi melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1402/Polman.

Screenshot 20260211 113053 Gallery
Berita

Kegiatan pembibitan kakao yang dikelola CV Syahriandi Ashar Utama di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), menjadi sorotan. Pembibitan yang diperuntukkan bagi proyek Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut diduga belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rabu 11/02/2025.