Hukum

Kajari Polewali Mandar Berganti, Sejumlah Kasus Korupsi Masih Menggantung

×

Kajari Polewali Mandar Berganti, Sejumlah Kasus Korupsi Masih Menggantung

Sebarkan artikel ini
IMG 20250510 WA0005
Foto bersama Gerakan Mahasiswa anti Korupsi usai berunjukrasa di depan Kejaksaan beberapahari lalu.

POLMAN, POJOKRAKYAT – Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Polewali Mandar resmi berganti. Namun di balik pergantian tersebut, masih banyak pekerjaan rumah yang menanti penyelesaian, terutama sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang hingga kini belum tuntas. Kamis 30 Oktober 2025.

Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Indra menyampaikan, ada beberapa kasus yang masih menjadi sorotan antara lain dugaan korupsi pengadaan bibit kopi robusta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dugaan korupsi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Palang Merah Indonesia (PMI), proyek feasibilty bandara, dugaan Korupsi pada Bagian umum Setda Polman, dugaan korupsi pengadaan alata kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Sejumlah kasus ini disebut masih dalam proses penyelidikan maupun penindakan di lingkungan Kejari Polewali Mandar, termasuk beberapa yang merupakan tindak lanjut dari perintah Kejaksaan Agung.

Masyarakat berharap, Kepala Kejaksaan yang baru dapat menuntaskan berbagai kasus tersebut dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang konsisten diyakini akan memberi efek jera dan mencegah terulangnya praktik penyelewengan anggaran di daerah.

“Kasihan rakyat Polman. Kalau satu kasus korupsi saja menilep uang rakyat Rp1 miliar, maka sepuluh kasus berarti Rp10 miliar. Bagaimana daerah ini bisa maju kalau pola pikirnya masih mengambil uang negara?” ujar Ketua LIN Sulbar Indra.

LIN juga berharap Kajari baru bersikap adil dan profesional dalam menangani perkara, serta tidak membeda-bedakan antara pelaku di tingkat bawah dan atas.

“Penegakan hukum jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.” tambahnya.(bdt)

Screenshot 20251204 191116 Gallery
Hukum

POJOKRAKYAT — Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar menegaskan komitmen untuk memperkuat penanganan tindak pidana korupsi di wilayahnya. Kepala Kejari Polman, Nurcholis, menyatakan pihaknya akan menyelesaikan seluruh perkara korupsi yang masih tertunda. Senin 01/12/2025.

IMG 20251119 WA0014
Hukum

Atas perintah Kasatpol PP Kabupaten Polewali Mandar, Arifin Halim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Polman bersama aparat Kecamatan Polewali, Kelurahan Madatte, serta Kepala Lingkungan melaksanakan penertiban dan pembongkaran sejumlah lapak UMKM yang berada di atas drainase di sekitar Stadion S. Megga. Rabu 11/11/2025.

Screenshot 20251118 172334 Gallery
Hukum

Dasar pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah e-kinerja. Karena itu, selama pegawai tidak melakukan pelanggaran, tidak ada alasan bagi TPP mereka untuk tidak dibayarkan. Hal tersebut ditegaskan pada Selasa, 18 November 2025.