POLMAN, POJOKRAKYAT.ID – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta agar Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), lebih fokus pada masalah yang bersifat mendesak dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial.
Hal tersebut disampaikan oleh Hj. Lisda sebagai Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka menyampaikan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Kabupaten Polman tentang APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026. Senin, 17/11/2025.
“Dengan itu Fraksi Nasdem berpandangan perlunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Pokok tahun 2026, menampilkan pada program yang bersifat mendesak,” ungkapnya.
Adapun poin-poin yang dianggap mendesak tersebut diantaranya:
1. Solusi menyelesaikan masalah sampah yang dalam kurun waktu empat tahun menjadi persolaan yang belum dapat teratasi.
2. Percepatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset-aset daerah secara maksimal.
3. Pemerataan pembangunan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Polman terutama pembangunan infrastruktur yang bersifat sangat mendesak.
4. Pembangunan, perbaikan dan normalisasi drainase dan Riol Perkotaan yang menyebabkan banjir pada musim penghujan.
5. Pembangunan dan Normalisasi infrastruktur jalan dan jembatan di daerah yang terdampak bencara.
Sementara itu Abd. Muin Saleh selaku Juru bicara Fraksi partai Pembangunan Demokrat menjelaskan bahwa disektor lain terjadi penganggaran Ketimpangan. Seperti belanja modal jalan, jaringan irigasi serta belanja modal gedung bangunan dan peralatan mesin yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar.
“Fraksi Pembangunan Demokrat mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya,agar tetap mempertimbangkan kondisi fiskal yang belum sepenuhnya stabil. Sehingga diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan lebih mempertajam skala prioritas,” Haturnya.
DPRD Kabupaten Polman berharap agar proses pembahasan RAPBD 2026 ini benar-benar dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan Peraturan Daerah benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat Polman Kabupaten.(rls)
