Daerah

DPRD Polman Gelar Dapat Paripurna Jawaban Bupati Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi

×

DPRD Polman Gelar Dapat Paripurna Jawaban Bupati Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20251201 080550 Gallery

POLMAN, POJOKRAKYAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka kinerja Tanggapan/Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, pada Selasa, 18 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Rapat dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan secara resmi jawaban atas seluruh Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut mencakup klarifikasi, penjelasan teknis, serta komitmen Pemerintah Daerah dalam memahami berbagai masukan, rekomendasi, dan catatan strategis dari DPRD.

Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dalam penyusunan APBD 2026, sebagai wujud kemitraan dan kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, proses pembahasan akan berlanjut pada rapat-rapat Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penyempurnaan Rancangan APBD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(rls)

Screenshot 20260802 130012 Gallery
Daerah

DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pengawasan dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.

IMG 20260729 WA0003
Daerah

Pemuda Desa Paku, Abd. Rahman S, melontarkan kritik keras terhadap operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Paku yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp17 miliar. Menurutnya, berbagai persoalan yang mulai bermunculan di lapangan menjadi alarm bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus bertanggung jawab memastikan seluruh sistem benar-benar bekerja.