Daerah

Jelang Idul Fitri, TNI-Polri Perketat Pengamanan Arus Mudik di Polman

×

Jelang Idul Fitri, TNI-Polri Perketat Pengamanan Arus Mudik di Polman

Sebarkan artikel ini
IMG 20260317 WA0008 scaled

POLMAN,POJOKRAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, personel Kodim 1402/Polman bersinergi dengan aparat kepolisian dan instansi terkait melaksanakan pengamanan serta pemantauan arus mudik di sejumlah pos pengamanan Idul Fitri yang tersebar di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Sejumlah personel TNI bersama aparat kepolisian terlihat melakukan pengaturan lalu lintas dan pemantauan kendaraan yang melintas di jalur mudik guna memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat.

Komandan Kodim 1402/Polman Letkol Inf Ikhwan Arifin menegaskan komitmen jajarannya untuk memberikan pengamanan maksimal selama perayaan Idul Fitri 1447 H.

Menurutnya, pengamanan tersebut dilaksanakan mulai 13 hingga 25 Maret 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang bertujuan mengamankan arus mudik serta perayaan Idul Fitri.

“Kodim 1402/Polman bersama aparat terkait berkomitmen menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik sehingga masyarakat dapat melaksanakan perjalanan dengan aman dan nyaman,” ujar Ikhwan.

Selain melakukan pemantauan arus lalu lintas, personel gabungan juga disiagakan di sejumlah pos pengamanan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memastikan situasi wilayah tetap kondusif selama masa mudik Lebaran.

Melalui sinergi TNI, Polri, dan instansi terkait, diharapkan pelaksanaan arus mudik dan perayaan Idul Fitri di Kabupaten Polewali Mandar dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. (Zik)

Screenshot 20260802 130012 Gallery
Daerah

DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pengawasan dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.

IMG 20260729 WA0003
Daerah

Pemuda Desa Paku, Abd. Rahman S, melontarkan kritik keras terhadap operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Paku yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp17 miliar. Menurutnya, berbagai persoalan yang mulai bermunculan di lapangan menjadi alarm bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus bertanggung jawab memastikan seluruh sistem benar-benar bekerja.