Hukum

Gagal Atasi Banjir, Proyek Plat Duiker dan Drainase Yang Telan Anggaran Miliaran Disorot

Pojoknews
×

Gagal Atasi Banjir, Proyek Plat Duiker dan Drainase Yang Telan Anggaran Miliaran Disorot

Sebarkan artikel ini
IMG 20260429 WA0001
Deby Akbar – Ketua HMI Komisariat Tarbiyah & Keguruan

POLMAN,POJOKRAKYAT – Proyek pembenahan plat duiker dan drainase yang digagas pemerintah daerah di Polewali Mandar menuai kritik di tengah masih terjadinya banjir di sejumlah titik kota. Meski anggaran yang dikucurkan mencapai miliaran rupiah, genangan air tetap muncul, bahkan di lokasi yang telah diperbaiki. Rabu 29 April 2026.

Dinas PUPR diketahui mengerjakan empat titik plat duiker, yakni di perempatan Jalan Manunggal Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Budi Utomo, Jalan Budaya, serta Jalan HOS Cokroaminoto di sekitar Gedung PKK Madatte. Setiap paket proyek dianggarkan sekitar Rp299 juta, dengan total mencapai kurang lebih Rp1,2 miliar. Salah satu titik pekerjaan di Jalan Budaya dikerjakan oleh CV Matakali Indah.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 miliar untuk pembenahan drainase pendukung di tiga segmen utama, meliputi kawasan Jalan Cendrawasih hingga muara Pantai Langkogo, Alun-Alun Pekkabata hingga Jalan MR Muhammad Yamin, serta Jalan MR Supomo di sekitar SMAN 1 Polewali. Pekerjaan drainase pendukung tersebut diketahui dikerjakan oleh CV Siuriyanna.

Secara keseluruhan, proyek pembenahan plat duiker dan drainase ini menelan anggaran sekitar Rp2,5 miliar. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banjir masih kerap terjadi, termasuk di titik-titik yang telah mendapatkan intervensi pembangunan.

Ketua HMI Komisariat Tarbiyah & Keguruan, Deby Akbar, menilai bahwa proyek ini belum menyentuh akar persoalan banjir. Ia menyebut pendekatan yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum melihat persoalan sebagai satu kesatuan sistem dari hulu hingga hilir.

“Kalau banjir masih terjadi di titik yang sudah diperbaiki, berarti ada yang tidak tepat. Ini bukan sekadar soal pembangunan fisik, tapi soal perencanaan yang benar-benar memahami kebutuhan lapangan,” tegasnya.

Deby juga menyoroti besarnya anggaran yang digunakan. Menurutnya, dengan dana sekitar Rp2,5 miliar, masyarakat berhak mendapatkan hasil yang jelas dan berdampak nyata. Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi perencanaan, kualitas pekerjaan, hingga pengawasan proyek.

Ia pun menekankan pentingnya transparansi teknis serta pendekatan yang lebih komprehensif ke depan. “Jangan sampai proyek hanya selesai di atas kertas, tapi gagal secara fungsi. Kondisi pada hari ini Banjir semakin Parah, maka proyek ini belum bisa disebut sebagai solusi yang tuntas,” tutupnya.(rls)