POLMAN, POJOKRAKYAT — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mahasiswa yang tergabung dalam Semarak Polman, Jumat (8/5/2026).
Dalam forum tersebut, DPRD menghadirkan Dinas Pendidikan serta Sekretaris Daerah (Sekda) Polman untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi terkait sektor pendidikan.
RDP dipimpin Ketua Komisi IV Agus Pranoto bersama Ketua DPRD Polman Fahri Fadly. Turut hadir sejumlah anggota Komisi IV, Sekda Polman Nursaid Mustafa, Asisten I Andi Mahadiana Jabbar, Sekretaris Dinas Pendidikan Abd Haris, Kepala Bidang Mutu Sabiq Sayyad, Ketua KAMMI Mandar Raya Rifai, Ketua GMNI Mubarak, serta perwakilan mahasiswa lainnya.
Dalam penyampaiannya, Ketua KAMMI Mandar Raya Rifai menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib dipenuhi pemerintah.
Menurutnya, anggaran pendidikan tidak seharusnya dialihkan untuk program lain, termasuk program MBG. Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti kondisi pendidikan di daerah terpencil di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di wilayah Lenggo, yang masih mengalami kesulitan akses pendidikan akibat infrastruktur jalan yang belum memadai.
“Kami ingin anggaran pendidikan sebesar Rp700 miliar benar-benar difokuskan untuk sektor pendidikan dan tidak dialihkan ke program MBG. Kami juga meminta DPRD Polman mengeluarkan rekomendasi untuk dibawa ke pusat terkait penolakan undang-undang 2025 untuk tahun 2026,” tegas Rifai.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Polman Nursaid Mustafa menjelaskan bahwa alokasi mandatory spending pendidikan di Kabupaten Polman saat ini telah mencapai 36 persen. Namun, ia mengakui masih ada kendala dalam pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil yang terkendala infrastruktur dan keterbatasan anggaran.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV Agus Pranoto meminta Dinas Pendidikan memaparkan kondisi sekolah-sekolah di wilayah Lenggo dan Tutar.
Sekretaris Dinas Pendidikan Abd Haris menjelaskan bahwa pembayaran gaji guru PPPK Paruh Waktu (PPPK PW) telah mulai direalisasikan. Pembayaran untuk periode April dan Mei, kata dia, dilakukan melalui alokasi Dana BOS masing-masing sekolah.
“Sebanyak 908 guru PPPK PW sudah mulai menerima pembayaran gaji untuk April dan Mei sesuai skema yang telah ditetapkan,” jelas Abd Haris.
Ia juga mengungkapkan bahwa bantuan pemerintah pusat untuk sektor pendidikan di Polman cukup besar, mulai dari program revitalisasi sekolah, bantuan sekolah berbasis smart school, hingga penyaluran Dana BOS untuk sekolah negeri maupun swasta.
Selain itu, terdapat pula Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk program kesetaraan Paket A, B, dan C. Sementara itu, anggaran terbesar dialokasikan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 miliar per tahun.
Terkait kondisi sekolah di wilayah Lenggo, Abd Haris mengakui akses jalan masih menjadi persoalan utama. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memprioritaskan bantuan bagi sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, khususnya sekolah yang sebelumnya masuk program Inpres.
Sementara itu, Ketua DPRD Polman Fahri Fadly menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan di Polewali Mandar.
Ia juga berharap mahasiswa dapat terus memberikan masukan konstruktif demi kemajuan pendidikan di daerah, termasuk mendukung program “Anak Kembali ke Sekolah” yang dinilai menjadi tanggung jawab bersama. (bdt)
