POLMAN, POJOKRAKYAT — Aksi Unjukrasa Mahasiswa yang tergabung dalam Semarak di Kompleks kantor Bupati Polewali Mandar (Polman) diwarnai kericuhan, Mahasiswa dan Satpol PP terlibat aksi saling dorong lobi kantor Bupati. Kamis 04 Juni 2026.
Kericuhan ini bermula saat Satpol PP menghalau massa aksi yang hendak masuk kedalam kantor Bupati. Puluhan Mahasiswa yang terdiri dari beberapa organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan KAMMI Mandar menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Polman tidak optimal.
Dalam aksi tersebut Mahasiswa silih berganti menyampaikan orasi dan meminta agar Bupati Polman turun langsung menemui massa aksi dan berdialog langsung.
Dalam aksi unjukrasa tersebut Semarak menyampaikan protes terhadap pemerintah Polman yang menurut semarak terjadi ketimpangan antara janji politik dan kondisi objektif masyarakat, kami memandang bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya meughadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Persoalan sampah yang terus berlarut, krisis akses air bersih, banjir tahunan akibat lemahnya perencanaan tata ruang, lambannya pembangunan infrastruktur di Desa Lenggo, hingga praktik rangkap jabatan dalam birokrasi merupakan indikator nyata bahwa arah pembangunan daerah masih mengalami problem serius pada aspek pelayanan dasar dan reformasi pemerintahan,” ujar Andi Baraq.
Terdapat lima poin tuntutan Semarak yakni Mendesak pemerintah daerah untuk segera merealisasikan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kepentingan lingkungan hidup.
Menuntut pemenuhan akses air bersih sebagai hak dasar masyarakat yang wajib dijamin secara merata dan berkeadilan.
Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang, sistem drainase, dan kebijakan pembangunan yang tidak mampu mengantisipasi persoalan banjir secara komprehensif.
Menuntut percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Lenggo sebagai bentuk pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi masyarakat desa.
Mendesak evaluasi total terhadap praktik rangkap jabatan dalam birokrasi yang berpotensi menurunkan profesionalisme, efektivitas pelayanan publik, serta membuka ruang konflik kepentingan.
Kami menegaskan bahwa pemerintahan yang demokratis tidak cukup hanya dibangun melalui legitimasi elektoral, tetapi juga melalui kemampuan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Oleh karena itu, kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk antagonisme terhadap negara, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan kontrol sosial demi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Didampingi Plt Kepala Bapperida, Kadis PUPR, dan Staf Ahli Bupati, H. Samsul Mahmud menjelaskan bahwa sampah adalah persoalaan yang rumit dan merupakan tanggungjawab bersama, selain di Polman daerah lainnya juga memiliki masalah yang sama.
“Sebenarnya hari ini kita mau resmikan untuk pengoperasian TPST di Binuang karena disana sudah bisa dioperasikan dan boleh jadi besok kita resmikan,” jelas H. Samsul Mahmud.
Terkait Infrastruktur jalan di Lenggo, Ia menyampaikan tahun lalu Pemda sudah melakukan intervensi dengan bekerjasama Kodim 1402 Polman lewat program TMMD sementara untuk Tutar juga sudah ada anggaran tahun lalu dan tahun ini kembali akan dikerjakan oleh Pemprov untuk jalan ke Besoangin.
Sementara itu, terkait rangkap tugas yang dijalankan Sekda Polman, H. Samsul Mahmud menjelaskan penunjukan Sekda untuk Plt Kadis Pendidikan untuk mengisi kekosongan demikian juga Dewas PDAM dan Rumah Sakit.
“Kenapa pak Sekda karena kita mau yang cepat koordinasinya cepat, Pak Sekda ini orangnya profesional,” jelas H. Samsul Mahmud.
Ia juga menyampaikan, Dewas PDAM memang kewenangan Bupati menunjuk pengganti pejabatnya meninggal dan dalam waktu dekat ini jabatan Direktur akan berakhir, setelah pergantian Dirut tentu Dewasnya bukan lagi pak Sekda.(al/bdt)
