POLMAN, POJOKRAKYAT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) berhasil memperjuangkan tambahan 2.304 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penambahan kuota tersebut dinilai tidak hanya memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menghemat belanja APBD Polman lebih dari Rp1 miliar.
Tambahan kuota PBI JK itu diperoleh setelah Ketua DPRD Polman Fahry Fadly bersama Ketua Komisi IV Agus Pranoto, anggota Komisi IV Rudi Hamzah, dan jajaran Dinas Sosial Polman melakukan audiensi dengan Menteri Sosial RI di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Rombongan DPRD Polman diterima langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, didampingi Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, beserta jajaran pejabat Kementerian Sosial.
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly mengatakan audiensi tersebut bertujuan memperjuangkan peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat Polewali Mandar yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5.
“Hingga akhir semester 2026, baru sekitar 76,8 persen dari total 332.800 penduduk Polewali Mandar yang tergolong dalam kategori desil 1 sampai desil 5 yang ditanggung melalui APBN,” ujar Fahry.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar DPRD Polman mengajukan permohonan penambahan kuota PBI JK kepada Kementerian Sosial agar masyarakat yang belum memperoleh jaminan kesehatan dapat segera terakomodasi.
Usulan tersebut mendapat respons positif. Menteri Sosial RI menyetujui penambahan sebanyak 2.304 peserta PBI JK APBN untuk Kabupaten Polewali Mandar.
Dalam kesempatan itu, Saifullah Yusuf juga meminta pemerintah daerah terus melakukan validasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berjenjang dan berkelanjutan agar bantuan sosial dan program jaminan kesehatan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Polman Agus Pranoto bersama anggota Komisi IV Rudi Hamzah menyambut baik tambahan kuota tersebut. Menurut mereka, bertambahnya peserta PBI JK yang ditanggung APBN akan mengurangi beban APBD dalam pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC).
“Alhamdulillah, Polman mendapat tambahan kuota. Artinya kita dapat menghemat lebih dari Rp1 miliar belanja APBD untuk pemenuhan UHC. Anggaran tersebut dapat dialihkan untuk perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting,” kata Agus.
DPRD Polman berharap tambahan 2.304 peserta PBI JK tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah daerah bersama Dinas Sosial didorong untuk terus memperbarui data penerima secara berkala agar program jaminan kesehatan pemerintah semakin tepat sasaran.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Polman memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan jaminan kesehatan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Apabila berita ini akan dimuat di media online, saya juga dapat menyesuaikannya dengan gaya redaksi yang lebih tajam dan SEO-friendly, termasuk menambahkan subjudul serta kutipan utama untuk memperkuat daya tarik pembaca.(*)
