POLMAN, POJOKRAKYAT — Soroti pengelolaan belanja gaji pegawai Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Aktivis Anti korupsi Sulawesi Barat Andi Irfan ungkap selisih belanja pegawai capai Rp. 142 Miliar. Senin 24 Agustus 2026.
Aktivis anti korupsi Sulbar Andi Irfan menyampaikan, berdasarkan data dan informasi yang dihimpun realisasi belanja pegawai Kabupaten Polman di tahun anggaran 2025 Rp. 837 miliar sedangkan di tahun 2024 Rp. 695 miliar.
“Berdasarkan data LHP BPK terdapat selisih belanja pegawai 2024-2025 sekira Rp. 142 miliar bahkan terdapat utang belanja Gaji dan tunjangan pegawai (TPG) Tahun 2025 sebesar Rp. 15 Miliar sedangkan utang belanja gaji pokok ASN PNS dan PPPK sekira Rp. 7,7 Miliar,” ungkap Andi Irfan.
Lanjutnya, Hasil audit BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan Pemda Polman tahun 2025, BPK merekomendasikan Pemda polman agar menyesuaikan belanja pegawai dengan jumlah anggaran yaitu 30 persen total belanja pegawai namun Kabupaten Polman justru melampaui sekitar 41 persen di luar belanja pegawai TPG.
“Dari total anggaran Rp. 1,6 T TA. 2025 jika mengikuti aturan maka seharusnya belanja pegawai Polman sekitar Rp. 480 miliar sampai Rp. 500 miliar.
Dalam kesempatan tersebut Kabid Anggaran Mifta Farid memberikan penjelasan terkait pos-pos anggaran belanja pegawai mulai dari belanja gaji PPPK, PNS, Anggota Dewan hingga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Sementara, Kasubdit Akuntansi Setda Polman Muh Irfan menjelaskan bahwa memang jika melihat realisasi belanja pegawai Rp. 837 miliar seharusnya persentasenya diangka 50 an persen tetapi ada faktor yang mempengaruhi sehingga realisasi belanja pegawai hanya 41 persen di tahun 2025.
“Belanja pegawai memang Rp. 837 Miliar yang direalisasikan, kenapa kemudian persentasenya hanya 41 persen karena sesuai aturan ada tiga belanja yang dikurangi dari total Rp. 837 Miliar tersebut sehingga persentase belanja pegawai hanya 41 persen,” jelas Muh Irfan.
Adapun rincian tiga belanja pegawai yang menjadi alasan realisasi belanja pegawai hanya di 41 persen yakni belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp. 157 Miliar lebih, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp. 5,4 miliar lebih, belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD Rp. 2,1 Miliar.
Ia juga menjelaskan, untuk komponen gaji ASN yang bertambah adalah yakni tunjangan fungsional yang saat itu tunjangannya belum menyesuaikan Perpres, baru pada 2025 dibayarkan sesuai tarif Perpres itulah yang kemudian menjadi penyebab belanja PNS meningkat di 2025.
Selain itu, belanja tunjangan gaji PPPK juga bertambah karena 2024 hanya dibayar 9 bulan sementara 2025 dibayar full 14 bulan sehingga otomatis bertambah dirata-ratakan Rp. 8 Miliar perbulan di 2024.
“Memang ada beberapa komponen yang menjadi penyumbang kenaikan bepanja pegawai kita di tahun 2025,” jelas Muh Irfan.
Ditempat yang sama, Sekda Polman Nursaid menegaskan bahwa di era saat ini tidak lagi ada yang berani bermain-main dengan anggaran karena sekecil apapun jika menyangkut dengan anggaran akan diperiksa dan akan ketahuan Pemeriksa.
“Saya yakin sekarang tidak ada lagi yang berani bermain-main soal anggaran karena pemeriksa akan langsung tahu jika ada yang berani bermain.” ujarnya.(*)
