POLEWALI, POJOKRAKYAT – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), kecamatan wonomulyo, kabupaten polewali mandar, menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dalam upaya memperkuat pengawasan serta pendampingan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa, program ini direncanakan awal tahun 2027, Senin 9 November 2026.
Dalam kunjungan ABPEDNAS, kekantor kajari polman, di sambut dengan baik kepala kejaksaan Nurcholis SH,MH serta para pejabat dan staf kejaksaan, untuk menjalin Kerja sama tersebut, diharapkan dapat meningkatkan tugas dan fungsi pengawasan, khususnya dalam penggunaan Dana Desa agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Nurcholis, menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, program Jaksa Jaga Desa merupakan salah satu upaya kejaksaan dalam mengawal pembangunan dan memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai ketentuan.
“Pada prinsipnya kami menyambut baik permohonan ini. Program Jaksa Jaga Desa memang menjadi salah satu direktif pimpinan. Desa merupakan ujung tombak kegiatan pembangunan, khususnya di wilayah Polewali Mandar,” ujar Nurcholis.
Ia menerangkan, program tersebut memiliki landasan kebijakan melalui Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Jaksa Garda Desa, serta diperkuat kerja sama antara Kejaksaan Agung, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri.
Nurcholis menjelaskan, pendampingan melalui bidang intelijen kejaksaan dapat mencakup kegiatan pembangunan fisik maupun nonfisik.
Untuk kegiatan fisik, pendampingan dapat diberikan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan kantor desa. Sementara kegiatan nonfisik meliputi pelatihan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, hingga peningkatan kapasitas masyarakat.
Ia menambahkan, kegiatan yang diajukan tetap harus melalui mekanisme musyawarah dengan melibatkan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pendampingan tersebut pada prinsipnya juga terbuka bagi kelurahan.
“Terpisa Muhammad Thalib, Ketua ABPEDNAS se-kecamatan wonomulyo, Melalui sinergi ini, hubungan kerjasama kejaksaan negeri polewali Mandar, turunan dari Jaksa Agung dan Ketua DPP ABPEDNAS, mempererat kerjasama terkait program – program yang ada di pusat, ada namanya jaksa jaga desa.
Menurutnya, pendampingan kejaksaan penting untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran, mencegah potensi penyimpangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mendukung program ketahanan pangan.
“Kami berharap melalui pendampingan kejaksaan, pengelolaan dana desa bisa berjalan sesuai peruntukan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku,” ungkap Muhammad Thalib.
Sebagai tindak lanjut audiensi, Kejari Polman bersama ABPEDNAS Wonomulyo merencanakan sosialisasi Jaksa Jaga Desa yang melibatkan pemerintah desa dan BPD se-Kecamatan Wonomulyo.
Kegiatan tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada awal 2027. Sebelum pelaksanaan, kedua pihak akan memperkuat koordinasi melalui rencana kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
“Alhamdulillah, respons Bapak Kajari sangat baik. Kami sepakat menindaklanjuti audiensi ini melalui sosialisasi yang melibatkan pemerintah desa dan BPD se-Kecamatan Wonomulyo. Insyaallah, awal tahun depan sudah mulai kita tindak lanjuti
” Tujuan dari Jaksa jaga desa, agar penggunaan pengelolaan anggaran ketahanan pangan di desa, dapat membantu masyarakat di desa tersebut, dan apabila ada pendampingan dari kejaksaan terkait pengelolaan anggaran dana desa baik fisik atau nonfisik dapat berjalan dengan maksimal sesuai regulasi yang ada, “ujar Ketua ABPEDNAS.
Selain Jaksa Jaga Desa, ABPEDNAS Wonomulyo juga mengusulkan program Jaksa Masuk Sekolah. Program tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi hukum bagi pelajar, terutama terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan, serta pemahaman tata kelola dan penggunaan anggaran di lingkungan sekolah.(al)
