MAKASSAR, POJOKRAKYAT.ID — Telan anggaran ratusan miliar, Aktivis anti korupsi Andi Irfan minta Aparat Penegak Hukum (APH) periksa program pengadaan bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang diinisiasi Bahtiar Baharuddin saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar). Selasa 04 Maret 2025.
Andi Irfan mengatakan, pengadaan berbagai jenis bibit tanaman pangan yang diinisiasi oleh Bahtiar Baharuddin baik saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat patut dipertanyakan asas manfaatnya dan benarkah bibit yang diadakan adalah bibit yang berkualitas.
“di Sulsel ada puluhan pengadaan tanaman pangan yang secara total menelan anggaran ratusan miliar, satu contoh pengadaan bibit nenas empat juta bibit menelan anggaran Rp. 60 miliar benarkah penyedia mampu menyiapkan bibit sebanyak itu dalam kurung waktu yang singkat,” tandas Andi Irfan.
Hasil penelusuran dicatalog harga satuan bibit nenas salah satu daerah yang menyiapkan bibit nenas harganya hanya Rp. 2.000 per pohon dan bibit yang yang tersedia di tahun 2024 hanya kisaran 140 ribuan saja tidak mencapai jutaan pohon.
Kemudian di Sulbar juga anggaran untuk pengadaan beberapa jenis bibit seperti sukun, durian dan lainnya juga cukup besar. Andi Irfan mengatakan, pengadaan bibit durian musangking sebanyak 70.000 batang menelan anggaran Rp.4,5 miliar, bibit yang diadakan sempat ditolak salah satu kelompok tani karena memang kualitas bibitnya diragukan.
“data dan informasi kami peroleh di dokumen pengadaan bibit durian tersebut harga satu bibit Rp. 68.000 sementara fakta di lapangan pembelian diatas 1000 batang harga hanya Rp. 20.000,” ungkap Andi Irfan.
Lanjutnya, harganya ini sangat jauh selisihnya untuk itu kita berharap Kejati segera memeriksa pengadaan di Dinas TPHP Sulbar untuk tahun anggaran 2024 jangan sampai ada mark’up dalam pengadaan bibit tersebut.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas TPHP Sulsel Uvan Nurwahidah menyampaikan bahwa program pengadaan tanaman pangan, hortikulturan yang diadakan tahun 2024 lalu merupakan program Pejabat Gubernur lama yakni Pj. Bahtiar Baharuddin saat masih menjabat sebagai Pj. Guberjur Sulsel.
“Pengadaan ini masih program Pj Gubernur lama Pak Bahtiar semunya usulan beliau.” terang Plt Kadis DTPHP Sulsel Uvan Nurwahidah.
Ia juga mengungkapkan bahwa program pengadaan bibit tahun 2024 ini sekarang dalam penyelidikan Polda Sulawesi Selatan, “saya sudah bolak balik memenuhi panggilan pemeriksaan Polda karena ini semua.”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’arif memilih bungkam saat beberapa kali dikonfirmasi ia enggan memberikan jawaban.(bdt)
