POLMAN, POJOK RAKYAT — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi perencanaan dan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.
Dalam forum Satu Data Indonesia yang digelar di Kabupaten Polewali Mandar, Bupati menekankan pentingnya tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Program satu data Indonesia dan Polman satu data merupakan upaya membangun sistem data yang terintegrasi serta berkualitas,” terang Bupati Polman H. Samsul Mahmud.
Kepala Dinas Kominfo SP Polman DR. Aco Musaddad menyampaikan, Polman satu data telah terintegrasi dengan sistem data Provinsi dan Nasional.
“Kami wali data telah menyiapkan aplikasi Polman satu data dimana Balitbangren sebagai Koordinator data, BPS sebagai pembina dan OPD sebagai penyedia data,” terang Aco Musaddad.
Mewakili Kepala Balitbangren Gunawan menjelaskan bahwa Kebijakan Satu Data Indonesia ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan tata kelola data oleh instansi pusat dan daerah. Ini sangat penting untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
Ia juga menjabarkan empat prinsip utama dalam pelaksanaan kebijakan SDI, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi.
Dalam struktur kelembagaan SDI di tingkat kabupaten, telah dibentuk Dewan Pengarah Data, Forum Satu Data, Pembina Data, Wali Data, Wali Data Pendukung, serta Produsen Data. “Alhamdulillah, kelembagaan ini telah terbentuk. Dinas Kominfo berperan sebagai Wali Data, sementara para OPD bertindak sebagai produsen data,” ungkapnya.
Ia menambahkan, data yang digunakan harus valid dan presisi. “Jika data tidak valid, maka proses perencanaan bisa keliru sejak awal. Oleh karena itu, validitas dan ketepatan data sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Polewali Mandar, Achmad Nasir, turut menyampaikan bahwa forum ini merupakan wadah sinergi lintas sektor untuk mendorong kolaborasi dalam mewujudkan visi daerah: “Cerdas, Sehat, dan Maju.”
“Data berkualitas adalah pondasi dari pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Kita tidak bisa membangun tanpa data yang kuat dan akurat,” tegas Nasir.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan data BPS, terjadi peningkatan signifikan dalam akses internet di kalangan usia 24 hingga 35 tahun dalam lima tahun terakhir. Hal ini membuka peluang besar untuk pengembangan kebijakan pendidikan berbasis digital dan peningkatan kualitas SDM.
Forum ini dihadiri oleh pimpinan OPD, Kanwil BPN Sulawesi Barat, serta stakeholder lainnya yang berkomitmen mewujudkan sistem data daerah yang terintegrasi.(bdt)
