Daerah

Wakil Ketua DPRD Polman Soroti Pembagian Paket MBG Dirapel hingga Tiga Hari

×

Wakil Ketua DPRD Polman Soroti Pembagian Paket MBG Dirapel hingga Tiga Hari

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20251224 215005 Gallery
Menu permakanan MBG yang diterima salah satu TK yang dibagikan oleh Dapur MBG yang ada di Kelurahan Madatte dekat jembatan Rea Barat.

POLMAN, POJOKRAKYAT.ID — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Amiruddin sorot paket permakanan program makan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan sekaligus untuk kebutuhan tiga hingga empat hari di sejumlah pengelola MBG di Polman. Rabu 23/12/2025.

Amiruddin mengatakan, harapan pemerintah, harapan Bapak Presiden adalah bagaimana terdistribusi dengan baik, gizinya terpenuhi dengan baik dan ini sejalan dengan apa yang kita harapkan di daerah kepada seluruh pengelola dapur MBG agar tetap mengikuti jalur yang sebenarnya.

“Temuan yang teman-teman media yang didapatkan adanya penyerahan makanan di rapel sampai tiga hari dengan nilai yang diduga tidak sesuai dan gizinya pun demikian tidak terpenuhi ini perlu dievaluasi,” jelas Amiruddin.

Lanjutnya, semangat lahirnya program MBG ini adalah pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia dan jika ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden tentu sama halnya bohong karena hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Pengelola dapur MBG harus berjalan sesuai aturan yang ada jangan lagi mengorek yang lainnya apalagi sudah ada bagian tersendiri bagi pengelola.” jelasnya.

Ia mengaku DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program MBG di Polman ada perbaikan.(bdt)

Screenshot 20260802 130012 Gallery
Daerah

DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pengawasan dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.

IMG 20260729 WA0003
Daerah

Pemuda Desa Paku, Abd. Rahman S, melontarkan kritik keras terhadap operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Paku yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp17 miliar. Menurutnya, berbagai persoalan yang mulai bermunculan di lapangan menjadi alarm bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus bertanggung jawab memastikan seluruh sistem benar-benar bekerja.