POLMAN, POJOKRAKYAT — Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Imran Kaljubi Kesa ikut memegang micropon menyuarakan kegelisahan guru-guru madrasah yang berunjukrasa di gedung DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Kepala Kantor Kemenag Polman Berharap Pemerintah dapat memenuhi aspirasi guru honorer madrasah yang ada di Polman.
“Harapan yang menjadi aspirasi guru guru madrasah swasta, juga menjadi harapan kami di Kemenag”. Ungkap DR. Imran K Kesa.
Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin mengatakan, Pada dasarnya mereka hadir disini agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat kita ini bisa di bawa ke Jakarta.
“saya berharap ada tiga orang yang dibawa ke Jakarta untuk mewakili teman-teman guru honorer madrasah menyampaikan aspirasi secara langsung di Jakarta.”
Ketua DPRD Polman Fahri Fadly menyampaikan, siap mengantarkan aspirasi guru-guru madrasah ini ke Pusat dengan mengikutsertakan perwakilan guru ke Jakarta.
“Apa yang menjadi aspirasi para guru madrasah akan kita kawal sampai ke pusat.” tandas Fahri Fadly.
Dalam orasinya, perwakilan massa aksi dari TABIR menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mencari perhatian, melainkan menyampaikan realitas pahit yang selama ini mereka alami.
“Hari ini, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengubah regulasi agar berpihak kepada guru swasta? Kalau bukan hari ini, kapan lagi suara kita didengar?” serunya.
Ia menegaskan bahwa guru swasta dan madrasah selama bertahun-tahun hanya mengandalkan gaji honorer yang bahkan tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Namun di tengah keterbatasan tersebut, mereka tetap setia mendidik dan membentuk karakter generasi bangsa.
“Kami ini membentuk karakter, menanamkan nilai moral dan akhlak. Tetapi ironisnya, kami justru tidak dihargai sebagaimana mestinya,” ungkapnya, seraya membandingkan besaran honor guru swasta yang hanya ratusan ribu rupiah dengan tenaga non-pendidik yang bisa menerima hingga jutaan rupiah per bulan.
Senada dengan itu, ZAUKI menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan panjang para pendidik di bawah naungan Kementerian Agama.
“Aksi kami adalah aksi damai, tetapi suara kami adalah suara perlawanan terhadap ketidakadilan,” tegasnya.
Sementara itu, MUSTAMIN menyebut adanya perlakuan yang dinilai diskriminatif terhadap guru madrasah dan swasta, khususnya dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami melihat rekrutmen PPPK dibuka, tetapi harapan kami kembali terabaikan. Lebih menyakitkan lagi ketika tenaga non-pendidik dalam program MBG bisa dihargai hingga empat juta rupiah, sementara kami hanya menerima tiga ratus ribu rupiah per bulan. Apakah ini yang disebut keadilan?” ujarnya.
Ia juga menyinggung banyaknya guru yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status.
HAMZAH dalam orasinya menekankan bahwa jumlah massa bukan ukuran kebenaran. Ia meminta dukungan moral serta perhatian pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap kondisi guru swasta.
“Apakah dengan gaji seperti ini kami bisa hidup layak? Apakah dengan pengabdian puluhan tahun kami hanya pantas diberi janji?” katanya.
Aspirasi guru-guru madrasah ini diterima oleh Ketua DPRD Polman Fahri Fadly, Wakim Ketua DPRD Amiruddin, Ketua Komisi IV Agus Pranoto, anggota DPRD Polman Ilham, Sekda Polman Nursaid dan Kakan Kemenag Polman Imran K Kesa.(bdt)
