Daerah

Persit KCK Cabang XXXVII Dim Polman Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Balanipa

×

Persit KCK Cabang XXXVII Dim Polman Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Balanipa

Sebarkan artikel ini
IMG 20260304 WA0023

POLMAN,POJOKRAKYAT – Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XXXVII Dim Polman menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak kebakaran di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu (4/3/2026).

Bantuan yang disalurkan berupa sembako, santunan, serta pakaian bagi masyarakat yang menjadi korban musibah kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam, 28 Februari 2026.

Peristiwa kebakaran tersebut menghanguskan sedikitnya 35 unit rumah dan menyebabkan sekitar 173 warga kehilangan tempat tinggal.

Ketua Persit KCK Cabang XXXVII Dim Polman, Ny. Idha Ikhwan Arifin, mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian dan empati Persit terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa warga Desa Galung Tulu. Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak kebakaran,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Persit Kartika Chandra Kirana sebagai organisasi istri prajurit TNI AD tidak hanya berperan dalam kegiatan internal organisasi, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Penyaluran bantuan tersebut juga menjadi wujud kepedulian Persit terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mempererat hubungan antara keluarga besar TNI dengan masyarakat di wilayah Polewali Mandar. (Zik)

Screenshot 20260802 130012 Gallery
Daerah

DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pengawasan dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.

IMG 20260729 WA0003
Daerah

Pemuda Desa Paku, Abd. Rahman S, melontarkan kritik keras terhadap operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Paku yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp17 miliar. Menurutnya, berbagai persoalan yang mulai bermunculan di lapangan menjadi alarm bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus bertanggung jawab memastikan seluruh sistem benar-benar bekerja.