POLEWALI, POJOKRAJYAT — Kas Daerah Kosong, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tunggak sembilan Milyar Alokasi Dana Desa (ADD) 2023 belum tersalur ke 144 Desa yang ada di kabupaten Polewali Mandar. Kamis,18/01/2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ADD yang seharusnya dibayarkan di akhir Desember 2023 ini tidak disalur lantaran Kas Keuangan Daerah mengalami kekosongan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Polman Muh Nawir menyampaikan, setelah ia mengkonfirmasi dengan perbendaharaan ada beberapa beban Pemerintah daerah yang memang tidak bisa diselesaikan ditahun anggaran 2023.
“Yang belum bisa diselesaikan ini termasuk dana ADD, Informasi awal masih terdapat Rp. 9.000.000.000 yang belum tersalurkan ke Desa, tetapi akan diupayakan untuk diselesaikan di tahun ini,”jelas Kepala BKAD Polman Muh Nawir.
Lanjutnya, Penyelesaian penyaluran dana tersebut butuh waktu karena akan dilihat terlebih dahulu seberapa besar beban Pemerintah daerah yang belum terselesaikan di tahun 2023.
Sebagai pejabat baru, Ia menjelaskan bahwa pada saat rapat di rumah Jabatan yang juga dihadiri mantan Kepala BKAD Mukim dimana pada malam itu Pj Bupati sendiri yang menanyakan langsung ke Pak Mukim. Dijelaskan pak Mukim pertama itu karena ada beberapa jenis pendapatan yang tidak terealisasi 100 persen sehingga secara otomatis kita tidak mampu membayar termasuk penerimaan bagi hasil dari Provinsi itu satu tahun tapi triwulan IV nya memang selalu menyebrang ke tahun berikutnya.
Pak Mukim juga menjelaskan ada anggaran yang memang sumber pendapatannya tidak direncanakan karena pada saat menyusun anggaran kemarin daerah kita sudah defisit sehingga secara otomatis di perubahan dilakukan penyesuain belanja.
“silpa kemarin hanya Rp. 12 Milyar sementara defisit kita lebih dari Rp. 20 Milyar sehingga secara otomatis ada beban belanja yang harus terkoreksi,” terang Kepala BKAD Polman Muh Nawir.
Ia berharap kedepan penyusunan APBD kedepan bisa lebih cepat lagi agar bisa segera menyesuaikan dengan besaran pendapatan untuk disesuaikan dengan belanja daerah.
Terpisah, Sejumlah Kepala Desa yang ditemui di area kantor Bupati Polman pada Rabu 17 Januari, mereka mengungkapkan jika ADD tahun anggaran 2023 mereka masih ada yang belum disalurkan oleh Badan Keuangan.
“Masih ada yang tertinggal yangbelum tersalur sampai hari ini kita tidak tahu apa alasannya dana ini belum disalurkan.” ujar Kades yang ditemui di kawasan kantor Bupati Polman.
Terpisah, Ketua DPRD Sulbar Jupri Mahmud menyampaikan, pihaknya akan kawal persoalan ADD yang belum disalurkan oleh Pemkab Polman dengan meminta Komisi I agar mempertanyakan alasan BKAD Polman.
“kita akan kawal dan akan mempertanyakan ke OPD terkait dengan Bagian Keuangan dan klatifikasi dri Apdesi apa penyebabnya sehingga belum dibayarkan.” jelas Ketua Jupri Mahmud.(bdt)
