POLEWALI, POJOK RAKYAT — Gelar aksi Unjukrasa di depan Kantor Bupati Polewali Mandar, Ketua Lembaga Kajian Pengawasan Anggaran (LKPA) Polewali Mandar minta Pj Bupati mencermati realisasi APBD 2023 sebelum membuat dan menandatangani LKPJ Tahun anggaran 2023.
Ketua LKPA RI Zubair menyampaikan beberapa hal dugaan korupsi kegiatan ditahun anggaran 2023 dalam bentuk catatan dan dokumen LKPJ Bupati Polman tahun anggaran 2023 yang sudah di ceklis yang menurutnya terdapat dugaan korupsi didalamnya.
“Dalam dokumen ini sudah saya cwklis termasuk persoalan yang disuarakan teman mahasiswa sebelumnya tetkait lingkungan hidup yang bermasalah sejak tahun 2021,” jelas Ketua LKPA RI Zubair.
Lanjutnya,di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap dianggarkan tenaga kebersihan sebesar Rp. 6 miliar dengan total anggaran Rp. 9 milyar yang rinciannya kami serahkan.
Zubair mengungkapkan,di DLHK ada kegiatan pengelolaan sampah sementara anggarannya Rp. 1 miliar. Ia meminta agar pada agenda pertemuan kedua menjawab apa yang menjadi tuntutan LKPA Pj. Bupati diminta menghadirkan Kepala BKAD lama, Kabag Umum lama, dan Kadis LHK agar hal ini terurai.
“Anggaran pembayaran listrik untuk kantor Bupati ini dengan rujab Bupati dan wakil itu yang dibayarkan selama satu tahun jumlahnya Rp.7 miliar sementara rumah sakit hanya Rp. 400 juta setahun,” ungkap Zubair.
Ini yang perlu dijelaskan apakah benar pembelian token bisa sampai sebesar ini yang perlu dijelaskan Kabag Umum dan apa dasar Kabag Keuangan melakukan pencairan. tambahnya.
Ia juga mengatakan, data yang dihimpun ada belanja Rp. 1 miliar untuk belanja komponen listrik yang juga tidak jelas komponen mana yang dimaksudkan sementara disetiap OPD juga ada anggaran pembayaran listriknya, air dan telpon yang dibebankan ke OPD masing-masing.
Lebih jauh, Zubair menyampaikan, persoalan di Rumah Sakit ada program Bupati menggratiskan sementara Perdanya tidak ada dan menyebabkan Pemkab Polman berhutang Rp. 10 miliar untuk bayar itu sementara daftar nama yang disetor oleh pihak rumah sakit tercover dalam BPJS.
“Program ini pesertanya sudah tercover oleh BPJS tetapi kemudian oleh Rumah Sakit di cover kembali yang kemudian menjadi beban belanja yang tidak terbuka ke BPK dan Ketua Auditor BPK untuk Polman ini ditangkap di Maluku dapat 10 persen dari apa yang ditutupi,” tutur Zubair.
Kemudian, Zubair menyampaikan anggaran untuk BPJS yang dianggarkan Polman ditahun 2021 yakni Rp.64 Miliar, 2022 33 Miliar sehingga jika alasan BPJS masyarakat Polman tidak ditanggung itu tidak jelas alasannya.
Ia meminta agar Pj. Bupati melakukan pencermatan sebelum menandatangani LKPJ Bupati 2023 dengan melibatkan tim Polisi dan Kejaksaan yang jika terfapat ada korupsi langsung dilaporkan.
Menyikapi hal tersebut, Pj Bupati Polman Muh Ilham Borahima adanya aksi dari Mahasiswa dan LSM ini itu berarti ada masalah yang harus disikapi dan kami tidak menutup ruang terhadap kritik seperti ini.
“Sebagai Pj saya hanya melanjutkan untuk melakukan perbaikan kedepan seperti persoalan BPJS yang hal-hal ini harus disikapi contohnya lampu jalan yang memang banyak mati,” jelas Pj. Bupati Polman Muh Ilham Borahima.
Lanjutnya, masalah yang ada harus segera kita selesaikan seperti lampu jalan ini yang menjadi pemicu kriminal dan kecelakaan serta masalah PAD dan persampahan.
“Besok saya akan kumpulkan kepala OPD yang terkait dengan tuntutan mahasiswa dan LSM dan hari senin paling lambat selasa kita agendakan untuk dialog,” terang Pj Bupati Polman Muh Ilham Borahima.
Ia juga mengatakan audah meminta Inspektorat Polman melakukan audit penyebab defisit anggaran.(bdt)
