POLEWALI, POJOK RAKYAT — Bahas Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar gelar rapat kerja bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Selasa 30 Januari.
Rapat Kerja Komisi III ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Polman Rahmadi dan didampingi oleh Anggota Komisi III DPRD Polman Amir, Sahabuddin, Fariduddin dan Muh Ilham. Sementara Kepala OPD yang hadir yakni Kepala Pelaksana BPBD Polman Akhsan Amrullah, Kepala Dinas LHK Polman Jumadil, dan perwakilan bagian administrasi pembangunan Setda Polman.
Ketua Komisi III Rahmadi menyampaikan,realisasi program kerja tiga OPD yang hadir realisasinya ada yang mecapai 98 persen tapi secara umum banyak hambatan yang dialami khususnya DLHK terkait persoalan sampah di dua Kecamatan di Polman yakni di Polewali dan Wonomulyo.
“Data DLHK, volume produksi sampah di Polman capai 67 ton perhari dan ini paling banyak di sumbang Kecamatan Polewali dan Wonomulyo yakni sekira 40 ton per hari,” terang Ketua Komisi III DPRD Polman Rahmadi.
Lanjutnya, inilah yang kita minta untuk ditingkatkan karena sampai saat ini belum tertangani dengan baik sementara realisasi anggaran mencapai 98 persen.
Rahmadi mengungkapkan, saat ini masalah utama adalah ditutupnya TPA Amola sementara untuk pembangunan TPA di Sattoko harus ada RT RW terlebih dahulu sementara pembahasan RT RW ini kewenangan pemerintah Provinsi.
“Kita berharap yang terpilih nanti bisa menjadikan mudah-mudahan persoalan RT RW ini bisa digenjot karena sudah ada lahan yang siap jadi TPA yang tinggal menunggu revisi RTRW,” jelas Ketua Komisi III Polman Rahmadi.
Kemudian terkait BPBD Rahmadi menyampaikan, yang menjadi keluhan di BPBD adalah masalah anggaran yang masih melekat di Badan Keuangan sehingga penyaluran bantuan tidak bisa cepat.
“Anggaran nya di Badan Keuangan sehingga penyaluran bantuannya lama karena banyak proses dan untuk segera melakukan eksekusi seharusnya anggarannya melekat di BPBD.” terang Rahmadi.(bdt)
