Berita

Tak Masuk Dalam Pangkalan Data BKN, PTT Dinas PUPR Mengadu ke DPRD Polman

Pojoknews
×

Tak Masuk Dalam Pangkalan Data BKN, PTT Dinas PUPR Mengadu ke DPRD Polman

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20241009 193943
Sekwan DPRD Polman Budi Abdullah menerima aspirasi Forum PTT Polman yang diserahkan perwakilan Forum PTT Polman.

POLMAN, POJOKRAKYAT — Geruduk gedung Dewan Perwalian Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, Puluhan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bertugas sebagai petugas operasi bendung (POB) dan petugas pintu air (PPA) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Polewali Mandar mengadukan perihal data mereka yang tidak masuk dalam pangkalan data BKN. Rabu 09 Oktober.

Didampingi oleh Ketua Amperak Arwin Harianto, Puluhan PTT PUPR ini diterima oleh Sekwan DPRD Polman Budi Abdullah di ruang aspirasi didampingi oleh Kasubag Humas DPRD Polman Imran.

Sekwan DPRD Polman Budi Abdullah menyampaikan, sedianya yang menerima aspirasi adalah anggota DPRD hanya saja anggota DPRD yang akan menerima sedang ada izin cuti sehingga hari ini aspirasi akan ditampung dan nantinya akan diagendakan untuk pertemuan berikutnya dengan menghadirkan BKPP Polman.

“Karena belum ada AKD sehingga yang akan menerima pengaduan teman-teman akan diterima oleh anggota Fraksi karena sudah ada fraksi yang terbentuk,” jelas Sekwan DPRD Polman Budi Abdullah.

Mengingat waktu pendaftaran PPPK yang mepet kita upayakan agar agenda pertemuan dengan BKPP dalam waktu yang cepat. tambahnya.

Ketua LSM Amperak Arwin Harianto menyampaikan, yang ingin menyampaikan aspirasi ini terdiri dari beberapa OPD diantaranya tenaga medis RSUD Polewali, PUPR dan Dinas Pendidikan.

“Kedatangan mereka ini terkait dengan data mereka yang tidak ditemukan dalam pangkalan data BKN,” ujar Arwin Harianto.

Perwakilan Forum PTT Dinas PUPR Polman Irsal menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan tuntutan yakni banyaknya tenaga PTT khususnya petugas operasi bendung dan petugas pintu air yang sudah lebih dari sepuluh tahun mengabdi sebagai PTT tapi tidak masuk dalam pangkalan data BKN.

“Kami sudah mengikuti pendataan pada tahun 2022 lalu dan sudah ada akun bahwa data kami sudah diinput ke pangkalan data BKN tapi jelang pendaftaran ini data kami tidak ditemukan,” terang Irsal.

Lanjutnya, yang semakin membuat kecewa karena ada yang baru melakukan pengabdian justru bisa mendaftar sementara kami yang sudah lebih dari sepuluh tahun justru tidak bisa daftar.

Dalam kesempatan tersebut para petugas pintu air dan petugas operasi bendung mengungkapkan, pekerjaan sebagai petugas operasi bendung tidak mengenal waktu baik tanggal merah maupun malam hari mereka tetap bertugas saat dibutuhkan petani.

“Kami dilapangan kadang dihadapkan dengan bahaya dan kami bertugas tidak mengenal waktu, kami adalah garda terdepan membantu petani sampai panen.” ujar salah satu PTT Dinas PUPR Polman.

Mereka juga meminta agar gaji PTT PPA dan POB bisa dinaikkan mengingat beban kerja yang berat dan bahaya yang kadang dihadapi dilapangan.(bdt)

IMG 20260618 WA0004
Berita

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Polewali Mandar(Polman) menyerahkan Surat Keterangan Keberadaan( SKK )kepada Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat(IJS) Kabupaten Polman. Penyerahan dilaksanakan di Sekretariat IJS Polman,jalan durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali pada hari Kamis, 18 Juni 2026.

Screenshot 20260602 185432 Gallery
Berita

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mendorong pembentukan forum rembuk desa di seluruh desa sebagai upaya memperbaiki dan memutakhirkan data kemiskinan. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.