POLMAN, POJOKRAKYAT — Serap Aspirasi Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman Fahri Fadly pemerintah Kabupaten menempatkan pejabat yang mempunyai kompetensi. Selasa 02/06/2026.
Salah satu poin yang menjadi tuntutan Mahasiswa PMII Polman saat aksi unjukrasa di DPRD Polman yakni meminta agar DPRD melakukan pengawasan terhadap pengisian jabatan pada OPD yang di lelang.
“Kami meminta agar DPRD Polman melakukan pengawasan memastikan penempatan pejabat yang mengisi jabatan memiliki kemampuan menjalankan tugas pada posisi yang ditempatkan.” ujar Ketua PMII Cabang Polman Nurjihad.
Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD Polewali Mandar (Polman) menyatakan sependapat dengan tuntutan mahasiswa yang menginginkan proses pengisian jabatan dilakukan secara profesional dan berdasarkan kapasitas masing-masing aparatur. Menurutnya, kebijakan penempatan pejabat harus mengedepankan prinsip meritokrasi agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal.
“Saya sepakat dengan aspirasi mahasiswa terkait pengisian jabatan. DPRD Polman merekomendasikan agar Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda betul-betul menempatkan pejabat sesuai bidangnya agar mampu menjalankan tugas dengan baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan latar belakang maupun kompetensinya berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah. Sebaliknya, pejabat yang ditempatkan pada posisi yang tepat akan lebih mudah memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.
DPRD Polman berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam setiap proses pengisian maupun rotasi jabatan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(bdt)
