POLMAN, POJOK RAKYAT — Insentif fiskal Rp. 6.1 Miliar tahun anggaran 2024 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyasar masyarakat miskin ekstrim melalui program bantuan bedah rumah dan bantuan usaha. Selasa 22 Oktober 2024.
Terdapat empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Polewali Mandar ditunjuk sebagai pengampuh dana Insentif Daerah Rp. 6,1 Miliar. Empat OPD tersebut yaini Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Polman.
Kepala Badan Litbang Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Balitbangda) Polman Andi Himawan Jasin menyampaikan, pihaknya sudah mendiskusikan di internal Pemda dan juga telah didiskusikan dengan Banggar DPRD Polman. Dana Rp. 6,1 miliar tersebut akan digunakan untuk pengadaan bantuan bagi masyarakat miskin ekstrim.
“Untuk insentif fiskal yang Rp. 6,1 Miliar diarahkan untuk program kegiatan yang telah didesain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga dapat keluar dari kemiskinan ekstrim,” jelas Kepala Balitbangda Polman Andi Himawan Jasin.
Lanjutnya, program yang pertama pada Dinas Pertanian dan Pangan melalui bantuan bibit cabai, bibit bawang beserta pupuk dan sarana lainnya.
Kemudian,juga terdapat bantuan ternak kambing satu pasang yakni jantan dan betina kepada keluarga KK miskin.
Kemudian pada Dinas Perikanan dan Kelautan ada kegiatan bantuan katinting dan gilnet, bantuan ikan lele, ikan nila lengkap dengan kolam terpalnya.
Sementara untuk program bantuan yang melekat pada Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM yakni bantuan modal usaha dengan menyiapkan barang-barang yang akan dijual beserta alat jual ya termasuk sarannya.
Selain itu, anggaran Fiskal yang diterima Pemkab Polman tahun ini akan menyasar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan paket jamban dengan sasaran 126 unit rumah dengan anggaran Rp. 3 miliar atau 50 persen dana insentif fiskal diperuntukkan untuk program RTLH.
Andi Himawan juga menyampaikan, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembuatan aplikasi yang akan digunakan ditahun 2025, aplikasi tersebut merupakan aplikasi sistem informasi yang terintegrasi karena kemiskinan selain untuk komitmen pimpinan juga adalah konferegensi program kegiatan dan ketepatan atau tingkat validitas data.(bdt)
