POLMAN, POJOK RAKYAT — Pejabat Bupati Polewali Mandar (Polman) Muh Hamzih berjanji akan melakukan kajian menuntaskan masalah keuangan di Polman, hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi dan silaturahmi dengan para Camat, Lurah dan Kades se Kabupaten Polman di ruang pola kantor Bupati. Senin 20 Januari 2024.
Camat, Lurah dan Kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar keluhkan anggaran operasional yang tak kunjung cair yang dikhawatirkan dapat berdampak pada pelayanan masyarakat.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Camat, Lurah dan Kades dalam acara rapat kerja dan silaturahmi Pj Bupati Polman Muh Hamzih didampingi oleh Pj Sekda Polman Hamdani Hamdi, Asisten I Pemkab Polman Agusniah, dan Kepala Dispop Polman Aco Musaddad.
Lurah Sidodadi Asis Bande menyampaikan, dana operasional Kelurahan sampai saat ini belum juga kucur. Ia berharap dana operasional bisa segera disalurkan agar pelayanan dapat tetap optimal. Hal yang sama disampaikan oleh Camat Tinambung juga mengungkapkan hal yang sama, ia berharap kedepan Kecamatan tidak terkesan berburu anggaran lagi diakhir tahun ini dan berharap masalah keuangan dapat segera diatasi.
Kepala Desa Beroangin Anto menyampaikan, keluhan para Kepala Desa dimana dana operasional mereka yang dapat dicairkan dibulan Februari namun dana tersebut baru dapat digunakan pada bulan Oktober.
Selain itu, Anto juga meminta agar Pemda Polman dapat merealisasikan pencairan dana bagi hasil (DBH) pajak yang belum dibagikan oleh Pemerintah Daerah ke pemerintah Desa.
Menyikapi keluhan para Kepala Desa, Pj Bupati Polman Muh Hamzih menjelaskan, pihaknya akan mengkaji persoalan yang disampaikan ol h Camat, Lurah dan Kades.
“Terkait UP tidak lama pagi sudah dapat dicairkan, kemudian Keluhan Kades dan Lurah kita akan petakan karena utang kita masih ada 30 an miliar yang harus dituntaskan agar Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak ada lagi beban yang diselesaikan ketika bertugas,” jelas Pj Bupati Polman Muh Hamzih.
Kemudian terkait SP2D gagal wajar dan catatan WDP Pemkab Polman ia akan mencari tahu penyebab masalahnya dan mengembalikan catatan pengelolaan keuangan Polman menjadi WTP kembali.
Kemudian terkait dengan ketidakhadiran puluhan Kepala Desa dalam rapat kerja yang digelar diruang pola kantor Bupati Polman. Mub Hamzih mengaku kecewa atas ketidakhadiran para Kades dan perwakilannya.
“Kalau tidak hadir apa yang bisa kita tahu masalah di Desa mu apa, ini kan lucu diundang tapi tidak datang dengan alasan yang tidak rasional seperti hujan,” jelasnya.
Ia mengatakan, besok para Kepala Desa yang tidak hadir diminta hadir dan akan diberikan sanksi sesuai mekanisme.(bdt)
