POLMAN, POJOKRAKYAT.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Fahri Fadly, menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga kepala bagian dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis 17 April kemarin.
Ia menilai absennya para pejabat tersebut menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap lembaga legislatif.
Dalam rapat paripurna yang membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), beberapa kursi yang disediakan untuk jajaran OPD tampak kosong. Situasi itu menjadi sorotan serius dari pimpinan DPRD.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dalam forum penting seperti ini. Ini menunjukkan kurangnya komitmen dan penghargaan terhadap proses demokrasi serta kerja sama antara eksekutif dan legislatif,” tegas Fahri.
Ia pun meminta Bupati Polman, Samsul Mahmud, untuk memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Fahri menekankan pentingnya kehadiran OPD dalam rapat paripurna sebagai bentuk tanggung jawab dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, absennya pejabat bisa mengganggu proses evaluasi serta pengambilan keputusan penting terkait kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran.
“Ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bupati dan Wakil Bupati terhadap camat, kepala OPD, dan kepala bagian yang tidak patuh serta kurang disiplin,” ujar legislator dari Partai Golkar itu.
Fahri juga meminta Wakil Bupati dan Penjabat Sekda untuk menyampaikan hal ini kepada Bupati agar diberikan tindakan tegas kepada bawahan yang dinilai malas menghadiri forum resmi seperti rapat paripurna.(bdt)
