POLMAN, POJOKRAKYAT.ID – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Desa Bersatu Sulawesi Barat resmi dilantik dan menargetkan pembentukan 575 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Sulbar pada Mei 2025 mendatang.
Pelantikan pengurus DPD dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria, di Gedung Gadis, Polewali Mandar, Kamis (23/4/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Umum Desa Bersatu Muh Asri Anas, jajaran pengurus DPP Desa Bersatu, kepala daerah, pejabat Pemprov Sulbar, kepala desa, perangkat desa, dan perwakilan organisasi desa lainnya.
Wamendes Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa pembentukan koperasi desa merupakan agenda strategis nasional yang menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
“hampir 600 koperasi desa dan kelurahan dapat terbentuk pada bulan Mei di Sulbar, Koperasi Merah Putih ini akan menjadi motor penggerak ekonomi desa, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan mendorong peningkatan hasil sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan,” kata Ahmad Riza Patria.
Ia menambahkan, hasil dari koperasi tersebut bahkan memiliki potensi ekspor, seiring besarnya potensi desa-desa di Indonesia. Koperasi ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPD Desa Bersatu Sulbar Abd Rahim menyampaikan bahwa langkah awal pasca pelantikan adalah melakukan roadshow ke seluruh kabupaten untuk mempercepat pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta pengukuhan koperasi.
“Ini merupakan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harapkan pada bulan Mei, seluruh 575 koperasi sudah dapat dikukuhkan dan memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Abd Rahim.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan dana desa secara optimal untuk menyasar kebutuhan dasar masyarakat, seperti penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Saya ingin memastikan agar dana desa betul-betul digunakan untuk menyelesaikan persoalan riil di masyarakat. Jangan terlalu dipersulit dengan pertanggungjawaban yang rumit, cukup transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Abd Rahim juga mengajak kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjaga kekompakan dan menjadi teladan bagi masyarakat.(bdt)
