POLMAN, POJOKRAKYAT.ID — Tindaklanjuti aspirasi masyarakat, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) hadirkan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Disbuntarnak) Polman dan sejumlah penyuluh pertanian yang ada di Polman. Selasa 06 Oktober 2026.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II Amir, didampingi Anggota Komisi II Ardan Aras dan Muhammad Dinar, Kepala Disbuntarnak Jumadil Tappawali, Koordinator Penyuluh Andi Mukmin, Ketua KTNA M Thalib dan sejumlah anggota Kelompok Tani.
Ketua KTNA Polman M Thalib menyampaikan, kami datang ke DPRD karena DPR adalah wakil kami yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat mendapatkan pupuk subsidi dengan data yang akurat namun tidak berbelit-belit.
“ada ke khawatiran kami bahwa dengan batasan waktu yang diberikan petugas hanya sampai tanggal 20 Oktober sementara teman-teman punya banyak persoalaan sehingga ada kendala yang dialami untuk memaksimalkan permintaan data,” jelas Ketua KTNA M Thalib.
Lanjutnya, kami tidak meminta untuk merubah aturan yang ada kami hanya berharap kemudahan untuk masyarakat.
Sementara itu, Kepala Disbuntarnak Polman Jumadil Tappawali menjelaskan, keluhan dari para petani berkaitan dengan adanya ketentuan dari Kementerian Pertanian untuk melakukan validasi data RDKK.
“ada beberapa hasil evaluasi dan khusus di Polman terdapat 4008 petani yang tidak mengambil periode 2024 hingga 2026 tidak menebus jatah pupuknya yang dinilai bantuan subsidi ini tidak tepat sasaran karena seharusnya dana subsidi itu dialihkan ke program lain,” jelas Jumadil.
Saat ini sedang dilakukan polygon karena data sebelumnya hanya perkiraan saja, sehingga alokasi pupuk akan diberikan sesuai dengan luas lahan yang telah di verifikasi ulang dengan menggunakan metode polygon.
Ia memastikan jika data pertanian sudah bagus tentu kedepan akan lebih baik lagi. Ia juga meminta agar Kelompok Tani rutin rapat menggandeng penyuluh dalam melakukan perbaikan data anggota kelompoknya.(*)
