Hukum

Terkait Hasil RDP di DPRD Polewali Mandar, Direktur PDAM Wai Tipalayo Luruskan Kesalahan Pemahaman ke Publik

×

Terkait Hasil RDP di DPRD Polewali Mandar, Direktur PDAM Wai Tipalayo Luruskan Kesalahan Pemahaman ke Publik

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20250429 062451 Gallery
RDP terkait peningkatan PAD di Komisi II DPRD Polman.

POLMAN, POJOK RAKYAT — Selain kendala teknis perpipaan, PDAM Wai Tipalayo menemui kendala lain yakni tagihan bulanan yang kerap kali tidak di bayar oleh pengguna. Hal ini yang membawa hingga sampai di RDP kan di DPRD Polman.Senin 28 April.

Bahwa saya perlu menyampaikan kembali ke publik supaya terang dan tanpa tafsir lain hasil daripada RDP dengan pihak Mahasiswa, Kadis Perindag, Perwakilan Inspektorat dengan Komisi II dan I DPRD Polewali Mandar

“Sebagian pengguna yang menunggak pembayaran airnya itu ada yang mencapai puluhan ribu bahkan sampai ada yang puluhan juta tunggakannya, dan itu belum dibayar kan, padahal kami sudah berupaya untuk bagaimana pengguna ini membayar tagihannya, tapi yang terjadi justru ada oknum pengguna air itu yang pada saat kita tagih malah oknum itu melaporkan kita ke APH, ini yang perlu kami sampaikan bahwa jangan ditafsirkan lain pernyataan tadi di RDP” Ucap Direktur PDAM Wai Tipalayo

“Tentunya kami terus berupaya bagaimana terus memperbaiki pelayanan dan mencoba mereformasi sistem yang sudah ada dari jaman dulu, mulai dari Perpipaan, Meteran sampai pada internalisasi lembaga untuk good governance nya” Tutup Direktur.(bdt)

IMG 20251217 WA0003
Hukum

Sebanyak 220 Warga Negara Asing (WNA) yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berhasil dijaring Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dalam Operasi Wirawaspada yang dilaksanakan serentak pada 10-12 Desember 2025. Dalam Operasi Wirawaspada, tercatat total 2.298 kegiatan pengawasan dilakukan dan sebanyak 220 orang warga negara asing (WNA) diamankan karena dugaan pelanggaran keimigrasian.

Screenshot 20251204 191116 Gallery
Hukum

POJOKRAKYAT — Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar menegaskan komitmen untuk memperkuat penanganan tindak pidana korupsi di wilayahnya. Kepala Kejari Polman, Nurcholis, menyatakan pihaknya akan menyelesaikan seluruh perkara korupsi yang masih tertunda. Senin 01/12/2025.