POLMAN, POJOKRAKYAT — Musrenbang Kabupaten Polewali Mandar RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan RKPD tahun 2026, Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud ungkap kondisi kemiskinan di Polewali Mandar masih menjadi PR besar Pemkab Polman. Senin 26 Mei.
Ia menyampaikan bahwa, kondisi kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan di 2023 482.658 naik di 2024 menjadi 507.347, Kemudian Indeks kedalaman kemiskinan dari 2,42 naik menjadi 3,09, Indeks keparahan kemiskinan juga meningkat dari 0,58 naik menjadi 0,88.
“Tingkat kemiskinan di Polman 15, 66 persen tertinggi di Sulbar walaupun menunjukkan tren postif namun tetap tertinggi ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana berkolaborasi sampai ke tingkat Desa menyelesaikan hal ini,” terang Bupati Polman saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Kabupaten Polman tahun 2025 yang diselenggarakan di ruang pola kantor Bupati Polman.
Ia juga menyampaikan ada enam poin yang menjadi isu strategis pembangunan yakni hilirisasi komoditas unggulan, kemiskinan, Infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi, daya saing sumberdaya manusia, lingkungan dan emisi gas rumah kaca, dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Kemudian terkait pendapatan masyarakat dalam bruto PDRB Polman mengalami peningkatan 28,52 juta ditahun 2021 menjadi 35, 45 juta rupiah pada tahun 2024. Walaupun PDRB Perkapita Polman bertumbuh positif dan stabil tetapi masih tertinggal secara signifikan dari Sulbar dan Nasional 78,62 juta rupiah.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Balitbangren Polman Andi Himawan Jasin menyampaikan, Musrenbang RPJMD dan RKPD bertujuan menyatukan berbagai aspirasi masyarakat, merumuskan prioritas pembangunan, memastikan agar pembangunan lima tahun kedepan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi kisi daerah.
Musrenbang Kabupaten Polman ini juga dilaksanakan via daring yang diikuti oleh Kementerian lembaga terkait, para Kepala OPD, Tokoh Masyarakat, Anggota DPRD Sulbar, dan undangan lainnya.
Ketua DPRD Polman Fahri Fadly menyampaikan, pokir yang diusulkan oleh masing-masing anggota DPRD adalah program prioritas yang merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses yang diatur undang-undang.
“Kita berharap program-program pembanguan yang direncanakan dapat dituntaskan khususnya pembangunan infrastruktur yang masih banyak yang kurang,” jelas Ketua DPRD Polman Fahri Fadly.
Masalah kesehatan stunting diharap ada peningkatan kinerja lebih baik dan dilakukan perbaikan lebih baik untuk penanganan stunting dan kemiskinan.(arf)
