POLMAN, POJOK RAKYAT — Sebuah capaian membanggakan kembali mengharumkan nama Kabupaten Polewali Mandar di tingkat nasional. Kepala Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Abdul Naim, S.Pd.I, resmi diumumkan sebagai salah satu penerima Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI. Pengumuman prestisius ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor PHN-HN.04.03-1252.
Keberhasilan ini menjadi semakin istimewa karena Abdul Naim tercatat sebagai satu-satunya perwakilan dari Kabupaten Polewali Mandar yang lolos seleksi ketat di antara ratusan kepala desa dan lurah dari seluruh penjuru Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan di Desa Mammi telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun perdamaian, memperluas akses keadilan, dan menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa harus menempuh jalur pengadilan.
Peacemaker Justice Award merupakan ajang penghargaan nasional yang digagas BPHN Kemenkumham sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kepala desa atau lurah yang mampu menjadi teladan dalam membina harmoni sosial. Penilaian tidak hanya melihat dari sisi administrasi pemerintahan, tetapi juga menitikberatkan pada kemampuan pemimpin desa dalam mengedepankan musyawarah mufakat, memanfaatkan kearifan lokal, dan membangun mekanisme penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar jalur peradilan. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat di tingkat akar rumput mendapatkan keadilan yang cepat, murah, dan bermartabat.
Dalam praktiknya, penghargaan ini juga menilai sejauh mana desa atau kelurahan mampu mengaktifkan dan memanfaatkan peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum), membentuk tim mediasi yang efektif, serta mendorong partisipasi warga dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Semua aspek tersebut menjadi indikator penting yang membawa Abdul Naim hingga ke panggung nasional.
“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah amanah besar. Saya menyadari sepenuhnya bahwa ini bukan semata-mata hasil kerja saya pribadi, melainkan buah dari kebersamaan, gotong royong, dan dukungan penuh seluruh masyarakat Desa Mammi. Sejak awal, kami berkomitmen untuk menjadikan musyawarah dan kekeluargaan sebagai landasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga kedamaian dan memperjuangkan keadilan di desa,” tutur Abdul Naim.
Rangkaian kegiatan Peacemaker Justice Award 2025 akan berlangsung pada 1–4 September 2025 di BPSDM Hukum Kementerian Hukum, Cinere, Depok, Jawa Barat. Pada tahap ini, para penerima penghargaan akan mengikuti seleksi ketat menuju Top 10 dan Top 3 Nasional. Agenda juga mencakup kunjungan ke Mahkamah Agung, sosialisasi program Asosiasi Non Litigation Peacemaker (NLPA), serta malam penganugerahan yang akan digelar megah di Graha Pengayoman, Jakarta.
Bagi masyarakat Desa Mammi, capaian ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, mengutamakan dialog, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dapat membawa nama baik desa hingga ke tingkat nasional. “Pak Kades telah membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi hadir di tengah masyarakat sebagai penengah dan pengayom. Ini prestasi yang patut dibanggakan,” ujar salah seorang tokoh pemuda setempat.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Desa Mammi bukan hanya dikenal karena kerukunan warganya, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan Polewali Mandar dalam melahirkan pemimpin desa yang mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan sosial dan perdamaian. Ke depan, keberhasilan Abdul Naim di PJA 2025 diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh kepala desa di Sulawesi Barat untuk berinovasi dalam membangun desa berbasis kebersamaan dan kesepakatan damai.(ard)
Respon (13)
Komentar ditutup.