POJOK RAKYAT.ID —– Program pengadaan bibit kakao siap tanam milik Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menuai kontroversi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Total pagu anggarannya mencapai Rp 28,1 miliar, kondisi bibit yang diterima sejumlah kelompok tani banyak yang daunnya layu kering menguning kecoklatan dan berpotensi mati sebelum ditanam.
Dari pantauan di lapangan, bibit kakao bantuan yang disalurkan ke Kecamatan Anreapi dan Matakali, Polman, ditemukan banyak bibit kakao dalam beragam masalah, mulai dari kondisi daun layu kering kuning kecoklatan dan ranting patah, diduga tidak sesuai spesifikasi pengadaan.
Bibit sambung pucuk itu berlabel CV Wahana Multi Cipta asal Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dengan pengguna CV Ayisando Utama melalui skema peruntukan APBD Sulbar.
Anggota Kelompok Petani Jagung (KPJ) Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, mengaku ribuan bibit kakao bantuan tersebut diturunkan di halaman rumahnya tiga hari lalu, sebelum dibagikan kepada anggota kelompok lain, “ Truk yang datang bawa bibit kakao ini ada penyuluh yang ikut, cuma sementara disimpan di sini dulu bibitnya sebelum dibagikan anggota KPJ lainnya,” ujarnya, saat ditemui di rumahnya, Selasa 19 Agustus 2025.
Keluhan serupa disampaikan Zulkifli, anggota kelompok tani Siarolai Desa Pasiang. Ia menyebut dari total 3.480 bibit kakao yang diterima kelompoknya, banyak yang sudah kering dan terancam mati.“ Banyak yang sudah kering saya lihat daunnya. Saya tidak menjamin semua bibit kakao ini bisa tumbuh. saya baru tahu kalau ada bibit rusak bisa dilaporkan untuk diganti,” ungkapnya.
Sementara itu, Rosman, anggota kelompok tani Terus Hidup di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, mengatakan, kelompoknya dengan anggota lebih dari 40 orang juga mendapat jatah bibit. Masing-masing menerima 50 bibit kakao per orang.“ Sengaja saya siram siram ini bibitnya supaya kelihatan segar,” jelasnya.
Menanggapi persoalan ini, Kepala Bidang Pembenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Mulyadi menegaskan, bahwa seluruh bibit yang didistribusikan sebenarnya dalam kondisi baik. Ia menambahkan, bila ada bibit yang mati atau rusak, penyedia berkewajiban mengganti dalam masa pertanggungan maksimal 10 hari.“ Tolong kalau ada yang ditemukan tidak sesuai, disebutkan nama kelompoknya agar dapat dicek petugas lapangan. Kenapa kelompok tersebut tidak melapor, karena bibitnya memang harus diganti,” tegas Mulyadi melalui pesan WhatsApp, Rabu (20/8/2025).
Meski begitu, kondisi bibit kakao bantuan ini tetap memunculkan tanda tanya besar soal kualitas, sebab pengadaan bibit kakao yang dibiayai APBD Pemprov Sulbar tahun 2025 ini anggarannya cukup fantastis.
(Ahmad G/*)
