POLMAN, POJOKRAKYAT — Aliansi Mahasiswa Kabupaten Polewali Mandar (Polman) desak Pemerintah Daerah menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan masyarakat. Selasa 26 Agustus.
Aliansi Mahasiswa Polman terdiri dari gabungan Organisasi Mahasiswa, Komrak, GMNI, PMII, dan Kammi serta aliansi masyarakat. Perwakilan mahasiswa Lazuardi Arka menyampaikan, Meski sah secara hukum namun kondisi ekonomi masyarakat Polman belum siap menerima kenaikan PBB karena memang daya beli masyarakat menurun.
“Kenaikan PBB ini tidak diinginkan oleh masyarakat dan kami melihat kenaikan PBB ini untuk memenuhi target PAD, padahal banyak potensi lainnya salah satunya retribusi Parkir di 2024 ditarget 5 Miliar tapi realisasinya tidak sampai 1 miliar yang artinya tidak ada upaya untuk meningkatkan PAD,” jelas Ketua Komrak Lazuardi Arka.
Ada beberapa PAD yang mengalami kebocoran, kenapa PBB yang dijadikan karena ini paling banyak yang taat membayar, “ibarat memancing, PBB ini adalah ikan kecil yang menjadi sasaran umpan sementara ikan yang besar yang berada dikedalaman tidak terjaring.” ujarnya.
Sementara itu, Plh Sekartaris Daerah (Sekda) Polman Ahmad Saifuddin target hanya naik Rp. 1 Miliar yakni dari Rp. 8 Miliar ke Rp. 9 Miliar. Kemudian Bupati sudah menggratiskan pajak masyarakat 3475 wajib pajak.
“Kebijakan terkait PBB ini adalah kebijakan pusat yang diatur dalam Undang-undang yang jika tidak dilaksanakan akan berdampak hukum dan jadi temuan BPK,” jelas Plh Sekda Polman Ahmad Saifuddin.
Kepala Bapenda Polman Alimuddin menjelaskan, hasil evaluasi menunjukkan NJOP di sejumlah kawasan masih jauh di bawah nilai pasar yang sebenarnya. “Secara umum, gambaran konteks NJOP kita dengan harga pasar di seluruh wilayah mengalami gap yang cukup jauh,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penyesuaian NJOP pada 2025. Penyesuaian dianggap penting agar lebih mendekati nilai pasar sekaligus meningkatkan akurasi perhitungan pajak daerah.
Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian tetap dilakukan secara bertahap dan hanya naik satu kelas untuk setiap objek pajak.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan kenaikan PBB di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Polman Imam Singkarru, didampingi Ketua Komisi II Amir, anggota Komisi II Nurdin Tahir, Rana Baraterina dan dihadiri oleh Plh Sekda Polman Ahmad Saifuddin, Plt Asisten II Arifin Yambas, Kepala BKAD Polman Muh Nawir, Kepala Bapenda Alimuddin dan jajarannya.
Wakil Ketua DPRD Polman Imam Singkarru menyampaikan, aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa terkait penolakan kenaikan PBB masih harus di diskusikan bersama dengan Bupati dan rencana Kamis pekan depan akan digelar pertemuan lanjutan.
“Terkait hal ini masih perlu duduk bersama dengan Bupati untuk mencari jalan keluarnya,” ujar Imam Singkarru.(bdt)
