Daerah

Gagal Direalisasikan, Bantuan Alat Edukasi Permainan Paud Ditumpuk Digudang

×

Gagal Direalisasikan, Bantuan Alat Edukasi Permainan Paud Ditumpuk Digudang

Sebarkan artikel ini
IMG 20251103 WA0005 1
Tumpukan dus APE Dalam yang gagal disalurkan.

POLMAN, POJOKRAKYAT — Gagal direalisasikan, Pengadaan Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditumpuk di gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat. Senin 03/11/2025.

APE untuk PAUD yang diadakan oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) melalui sistem e katalog dengan menggunakan anggaran tahun 2024 sekira Rp. 1,3 miliar, APE ini seharusnya telah dibagikan kepada 169 PAUD. Akan tetapi bantuan tersebut justru ditumpuk di gudang Dikbud Polman.

Screenshot 20251103 185555 Gallery
PPTK Pengadaan APE Dalam Ibu Salma.

Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pengadaan APE tahun anggaran 2024 Salma yang dikonfirmasi terkait pengadaan APE yang gagal direliasasikan, Salma menjelaskan bahwa yang terealisasi hanya uang muka saja sebesar 30 persen dari nilai total kegiatan dan 70 persen lagi tidak diketahui apa masalahnya sehingga mandek.

“Barang yang ada di gudang ada 22 dos berupa APE dalam Puzzel untuk anak Paud,” terang PPTK Pengadaan APE Salma.

Meski bertindak sebagai PPTK namun Salma beralasan tidak mengetahui penyebab gagalnya proyek pengadaan APE tersebut hingga akhirnya barang yang ada ditumpuk di gudang Dikbud saat ini.

“Kita juga tidak tahu alasannya karena kita dipimpong sampai empat kali lompat yang kami hubungi, dan saat dihubungi di Desember penyedia selalu menyampaikan sudah dijalan,” tutur Salma.

Ia juga menyampaikan, barang yang ada tidak memungkinkan untuk dibagikan karena jumlahnya tidak cukup.(bdt)

Screenshot 20260806 094949 Chrome
Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) berhasil memperjuangkan tambahan 2.304 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penambahan kuota tersebut dinilai tidak hanya memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menghemat belanja APBD Polman lebih dari Rp1 miliar.