Advertorial

Pansus DPRD Polman Soroti Kinerja OPD di 2025, UMKM hingga Validitas Data Jadi Perhatian

Pojoknews
×

Pansus DPRD Polman Soroti Kinerja OPD di 2025, UMKM hingga Validitas Data Jadi Perhatian

Sebarkan artikel ini
IMG 20260501 WA0006 scaled
Rapat Pansus LKPJ 2025 dipimpin oleh Anggota Fraksi PPP Ilham.

POLMAN,POJOKRAKYAT – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (30/4/2026). Rapat ini menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Ketua Pansus Ilham Djalil, didampingi anggota H. Nurdin Tahir, Rahmadi, dan Muin. Sedikitnya sembilan OPD hadir dalam pembahasan tersebut, di antaranya Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian; DPMPD; Dinas Transmigrasi dan ESDM; serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

Dalam forum tersebut, Pansus menyoroti sejumlah isu krusial, salah satunya rendahnya kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, sebagian besar UMKM di lapangan dinilai masih berada pada tahap bertahan, tanpa perkembangan signifikan.

“Banyak pelaku UMKM belum mampu bertransformasi menjadi usaha produktif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Ilham Djalil dalam rapat tersebut.

Selain itu, Pansus juga mempertanyakan keakuratan data yang disajikan dalam laporan LKPJ, termasuk dasar penetapan target oleh masing-masing OPD. Mereka meminta penjelasan rinci terkait parameter yang digunakan, guna memastikan target yang ditetapkan realistis dan berbasis data valid.

Ilham menegaskan, temuan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan, khususnya dalam strategi pembinaan UMKM serta pengelolaan data yang lebih akurat dan terukur.

Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif DPRD. Hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.(bdt)