POLMAN, POJOKRAKYAT – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Polman sebagai pemateri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Kerja (Raker) bersama pengurus cabang olahraga (cabor), yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Polman, Sabtu (4/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Polman H. Samsul Mahmud. Turut hadir Ketua DPRD Polman Fahri Fadly, Ketua KONI Polman Andi Mappangara, Kajari Polman Nurcholis, serta pengurus dari 29 cabang olahraga.
Ketua KONI Polman Andi Mappangara mengatakan, kehadiran Kajari sebagai narasumber bertujuan memberikan pemahaman dari aspek hukum, khususnya terkait tata kelola dan penggunaan anggaran organisasi olahraga.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar persoalan yang pernah terjadi pada kepengurusan sebelumnya tidak kembali terulang.
“Kami tidak ingin kejadian pada kepengurusan sebelumnya terulang, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan anggaran. Karena itu kami menghadirkan Pak Kajari untuk memberikan pemahaman dari sisi hukum. Selain itu, Inspektorat juga kami undang sebagai pemateri dengan tujuan yang sama,” ujar Andi.
Ia menegaskan, meski pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun ini ditiadakan, seluruh cabang olahraga tetap diminta mempersiapkan atlet karena masih ada agenda Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) yang akan digelar.
“Kami menargetkan KONI Polman kembali meraih gelar juara umum seperti yang pernah diraih pada tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Andi Mappangara menambahkan, sejumlah cabang olahraga telah mulai melakukan pembinaan dan berbagai kegiatan, salah satunya melalui pelaksanaan Bupati Cup untuk cabang sepak bola yang turut mendapat dukungan dari KONI.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan seluruh cabang olahraga yang masa kepengurusannya telah berakhir agar segera melaksanakan musyawarah daerah (Musda) dan kembali aktif menjalankan program kerja sehingga dapat memperoleh dukungan dari KONI.
Sementara itu, Bupati Polman H. Samsul Mahmud mengatakan, Rakor dan Raker KONI bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan forum strategis untuk merumuskan program pembinaan olahraga sekaligus meningkatkan kualitas atlet, pelatih, dan organisasi olahraga yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang saat ini terdampak kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan sejumlah program belum dapat dilaksanakan, termasuk penyelenggaraan Porprov.
“Pemerintah daerah harus selektif menentukan kegiatan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Bukan berarti olahraga tidak menjadi prioritas, tetapi kami harus mendahulukan kebutuhan yang paling mendasar seperti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur,” kata Samsul.
Dalam kesempatan tersebut Kejari Polman Nurcholis mengingatkan agar KONI Polman berjalan sesuai mekanisme dan tertib administrasi agar terhindar dari Korupsi. (bdt)
