Daerah

Korban Dugaan Kredit Fiktif Geruduk Kantor DPRD Polman, Ini Tuntutannya

×

Korban Dugaan Kredit Fiktif Geruduk Kantor DPRD Polman, Ini Tuntutannya

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20260804 191123 Gallery
Penyampaian aspirasi masyarakat ini di terima oleh Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin didampingi oleh Ketua Komisi IV Agus Pranoto, Ketua Komisi III Sarinah, Anggota DPRD Polman Rudi, dan Rahmadi.

POLMAN, POJOKRAKYAT — Geruduk gedung DPRD Polman, Korban penipuan dugaan kredit fiktif PNM Mekaar Wonomulyo desak Polres Polewali Mandar segera tindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penipuan kredit fiktif. Selasa 04 Agustus 2026.

Salah satu korban, Nurlina mengungkapkan tujuan aksi unjukrasa di DPRD Polman yakni untuk mendesak DPRD memanggil pihak PNM Mekaar Wonomulyo dan Polres segera memproses laporan masyarakat terkait dugaan pencairan fiktif dan data dimanipulasi.

“Saya memang sebelumnya pernah ambil pinjaman di PNM tetapi sudah saya lunasi, saya baru tahu ada utang saya di PNM setelah bermohon kredit di Bank,” jelas Nurlina.

Saya pun mendatangi kantor PNM Wonomulyo menanyakan tunggakan tersebut sebesar 7 juta karena saya tidak pernah ambil uang tersebut dan penjelasan dari pihak PNM katanya itu dari pusat.tambahnya.

Nutlina kemudian mengecek kredit yang mengatasnakan dirinya tersebut di aplikasi PNM dan diaplikasi tersebut diketahui siapa saja yang bertanggungjawab atas pencairan tersebut namun belakangan setelah banyak korban yang mengecek aplikasi tersebut di non aktifkan.

Koordinator Mahasiswa Rakyat Kuasa Polman Nasrul yang mendampingi para korban, Ia menyampaikan, pihaknya menuntut penyegelan kantor PNM Wonomulyo dan meminta agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan antara korban dengan pihak PNM agar masalah masyarakat bisa selesai.

“Saat ini jumlah korban mencapai lebih dari 20 orang dengan kerugian korban mulai dari 7 juta sampai dengan lebih dari sepuluh juta dan setiap korban ini datanya dimanipulasi.” tandas Nasrul.

Penyampaian aspirasi masyarakat ini di terima oleh Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin didampingi oleh Ketua Komisi IV Agus Pranoto, Ketua Komisi III Sarinah, Anggota DPRD Polman Rudi, dan Rahmadi. Amiruddin menyampaikan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan akan memanggil pihak PNM Mekar Wonomulyo, Kepolisian dan pihak terkait.

“Kita agendakan untuk mempertemukan korban dengan pihak PNM dan pihak terkait pada hari Kamis yang akan datang mencari solusi atas persoalan masyarakat yang menjadi korban.” ujar Amiruddin.(bdt)

Screenshot 20260802 130012 Gallery
Daerah

DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pengawasan dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.

IMG 20260729 WA0003
Daerah

Pemuda Desa Paku, Abd. Rahman S, melontarkan kritik keras terhadap operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Paku yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp17 miliar. Menurutnya, berbagai persoalan yang mulai bermunculan di lapangan menjadi alarm bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus bertanggung jawab memastikan seluruh sistem benar-benar bekerja.