POLMAN, POJOKRAKYAT.ID — Anggaran belanja pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melonjak drastis pada 2025. Kenaikannya mencapai sekitar Rp10 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Selasa 04/08/2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran belanja pegawai BKAD Polman pada 2025 mencapai Rp13,5 miliar. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 2024 yang berada di kisaran Rp3,1 miliar.
Lonjakan anggaran tersebut menjadi sorotan aktivis antikorupsi. Andi Irfan mempertanyakan besarnya kenaikan tersebut, mengingat jumlah pegawai di BKAD disebut tidak mencapai 100 orang.
“Data yang kami peroleh jumlah pegawai di Badan Keuangan ini tidak sampai 100 orang, tetapi mengapa anggaran belanja pegawainya begitu besar dibanding OPD lainnya,” kata Andi Irfan.
Menurutnya, kenaikan hingga sekitar Rp10 miliar tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar publik mengetahui komponen belanja yang menyebabkan anggaran BKAD meningkat signifikan.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Anggaran Pemkab Polman, Mifta Farid, menjelaskan bahwa kenaikan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh peningkatan gaji pegawai BKAD.
Ia menyebut terdapat Rp9,8 miliar anggaran untuk pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS yang menjadi salah satu faktor utama melonjaknya belanja pegawai BKAD pada 2025.
“2025 pada belanja iuran jaminan kesehatan PNS terdapat belanja pembayaran utang. Ada tagihan sehingga mengalami kenaikan Rp9,8 miliar. Utang tersebut adalah utang 2024 yang belum dibayarkan,” jelas Mifta Farid.
Mifta menjelaskan, pembayaran Rp9,8 miliar tersebut merupakan kewajiban jaminan kesehatan seluruh ASN di Kabupaten Polman yang dibayarkan langsung kepada BPJS Kesehatan.
Menurutnya, karena pembayaran tersebut merupakan utang tahun sebelumnya, anggarannya kemudian melekat pada OPD yang menjadi subpengampu pembayaran.
“Karena ini adalah utang sehingga anggarannya melekat pada OPD subpengampunya,” terangnya.
Selain jaminan kesehatan ASN, BKAD juga menangani pembayaran jaminan kesehatan yang menjadi tanggungan pemerintah daerah untuk sejumlah kelompok, di antaranya kepala desa, perangkat rumah ibadah dan tenaga paruh waktu.
Komponen pembayaran tersebut turut menjadi faktor yang membuat anggaran belanja pegawai BKAD Polman pada 2025 mencapai Rp13,5 miliar.
Selain itu, Pemkab Polman pada 2025 mengalokasikan sekitar Rp22 miliar untuk pembayaran jaminan kesehatan PNS. Sementara untuk jaminan kesehatan PPPK, anggaran yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp4,9 miliar.(*)
