POLMAN, POJOKRAKYAT.ID — Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak (PBH), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), menghadirkan tujuh orang saksi, Rabu (11/11/2026).
Persidangan dengan terdakwa Rahmat Usman tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA.
Tujuh saksi yang diperiksa terdiri dari unsur pemerintah Desa Lampoko dan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Polman.
Mereka masing-masing Kepala Desa Lampoko Abd Rasyak, Sekretaris Desa Usman, Kaur Perencanaan Toni Hidayat, Kasi Pemerintahan Zulfahmi, serta Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ahmad.
Selain itu, Kepala Dinas PMD Polman Alimuddin dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Abdul Munir juga turut memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
Sidang tersebut dipimpin Hakim Ketua Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., didampingi Hakim Anggota I Gede Subagyo, S.H., dan Muhammad Arief, S.H. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara ini adalah Musyawwir Nurtan, S.H., M.H., dengan panitera pengganti Nuning Mustika Sari, S.H.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan DD, ADD, PBH, dan BKK Desa Lampoko untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Persidangan selanjutnya dijadwalkan kembali pada Kamis (12/11/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi.(*)
