AdvertorialBeritaPendidikan

Pelantikan Badko HMI Sulbar Periode 2024-2026 Dihadiri Wagub Salim S Mengga 

×

Pelantikan Badko HMI Sulbar Periode 2024-2026 Dihadiri Wagub Salim S Mengga 

Sebarkan artikel ini
d05a8d7ee8d0e351bf5811d80acac7c7 XL

POJOK RAKYAT —- Wakil Gubernur Sulawesi Barat Mayjen (Purn) Salim S Mengga menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI Wati (KOHATI) Badan Koordinasi Sulawesi Barat (Badko Sulbar) Periode 2024-2026 di Hotel Maleo, Rabu 11 Juni 2025.

Turut hadir, Angota DPR RI Zulfikar Suhardi, Plh Sekertaris Pemprov Sulbar, Herdin Ismail, Kordinator KAHMI Sulbar Syamsul Samad, perwakilan Kejati Sulbar, Polda Sulbar, Danrem 142/Tatag, dan undangan lainnya.

“HMI salah satu organisasi kemahasiswaan yang tertua di Indonesia, dimana lahir 5 Februari 1947 oleh seorang anak muda Lafran Pane. Beliau 14 orang bersama teman-temannya ikut perjuangan melawan Belanda dulu di Yogyakarta,” kata Salim S Mengga.

Pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) ini, berpesan kepada pengurus Badko HMI Sulbar yang baru agar memanfaatkan sebaik-baiknya, karena akan menjadi bekal kedepan.

“Saat saya bertugas di Jawa Tengah hubungan saya dengan semua organisasi kemahasiswaan itu hubungannya pola kemitraan. Sempat dipertanyakan pimpinan saya kenapa pakai pola kemitraan saya sampaikan bahwa pola kemitraan dia sejajar dengan kami,” ujarnya.

Dia juga menceritakan bagaimana kedekatannya dengan para kader HMI yang berkipra di nasional seperti Akbar Tanjung, Anas Urbaningrum, dan tokoh HMI lainnya saat dirinya masih aktif di TNI.

“Saya ucapkan selamat bagi pengurus Badko HMI Sulbar yang baru sudah dilantik. Selamat menjalankan amanahnya,” ucapnya.

Sedangkan, Ketua KAHMI Sulbar Syamsul Samad mengungkapkan pelantikan kepengurusan HMI Badko Sulbar ini bersejarah.

“Saya ingat tahun 2002 awal, HMI masuk di Sulbar, dimana di Dinas Pertanian Polman pertemuan disitu lahir kader sembilan orang sampai hari ini 20 tahun berlalu baru terbentuk Badan Kordinasi HMI Sulbar,” ucap Syamsul Samad.

“Ada tiga landasan HMI terbentuk yakni komitmen kemahasiswaan, komitmen kebangsaan dan komitmen keummatan. Maka saya harap tiga komitmen ini dibawa pengurus Badko HMI Sulbar, komitmen kemahasiswaan saya harap bukan karena sudah di Badko tidak mau urusi pengkaderan level cabang sampai komisariat, tapi itu tetap dilakukan karena jantungnya HMI bisa besar sampai hari ini terletak pada pengkaderan, kalau mati pengkaderan maka matilah seluruh tubuh HMI,” paparnya.

Begitupun, komitmen kebangsaan semua yang ada di HMI adalah mahasiswa Islam dan diharap kedepannya Badko maupun KAHMI dalam mengambil keputusan selalu berlandasan keagamaan, dan ketiga komitmen keummatan dimana terlibat dalam pembangunan nasional maupun di daerah.

“Makanya saya harap Badko hadir berkolaborasi dengan Pemprov, bukan berarti mendegradasi daya kritis teman-teman, saya harap bukan hanya kritis tapi bisa berkolaborasi dengan baik,” paparnya.

Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menyampaikan HMI berdiri dan didirikan sebagai pencerah pemikiran serta peradaban.

“HMI berkembang dan terbuka semua pemikiran, terbuka semua gagasan maupun terbuka dialektika. Tapi tetap menjadi diri kita sebagai masyarakat Indonesia maupun Sulbar sebagai identitas kita. Semoga HMI di Sulbar bisa sebagai bagian dalam pembangunan daerah,” ucapnya.

Ketua Badko HMI Sulbar Muh Ridwan menuturkan hadirnya Badko untuk memberikan ruang bagi seluruh kader di Sulbar.

“Makanya kami hadir untuk menggandeng semua kader disetiap cabang di Sulbar untuk diorbit agar jadi kedepannya. Semoga bisa menjadi konsolidator tingkat semua cabang dan berani tampil di tingkat nasional,” tuturnya.

Dia juga mengucapkan terimakasih atas seluruh support diberikan Pemprov Sulbar atas terlaksananya pelantikan Badko HMI Sulbar. (*)

IMG 20260725 WA0007
Pendidikan

Lembaga Pers Mahasiswa (Lapersma) ITBM Polewali Mandar bekerja sama dengan Majelis Pustaka dan Informasi PWM Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja dan Pelatihan Jurnalistik di lingkungan Kampus ITBM Polman, Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Jumat (25/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 12 orang mahasiswa sebagai peserta.

IMG 20260724 WA0003
Pendidikan

Sebanyak tujuh guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipercaya menduduki jabatan definitif sebagai kepala sekolah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Selain itu, puluhan guru PPPK lainnya juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah sekolah.

Screenshot 20260723 201934 Gallery
Pendidikan

POLMAN, POJOKRAKYAT — Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Anggarkan Rp. 250 jutaan untuk pendataan sekolah rusak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah pertama (SMP) yang tersebar disejumlah Kecamatan di Polman. Rabu 23 Juli 2026.

Data dan informasi yang dihimpun, pendataan tingkat kerusakan sekolah ini tersebar dibeberapa Kecamatan dengan nilai anggaran yang berbeda-beda.

1. Wilayah Kecamatan Limboro, Alu dan Tutar Rp. 50 Juta.
2. Wilayah Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi dan Matakali Rp. 41 juta.
2. Wilayah Wonomulyo, Tapango dan Matangnga Rp. 31 Juta.
3. Wilayah Campalagian, Balanipa dan Tinambung Rp. 43 juta.
4. Mapilli, Luyo dan Bulo Rp. 33 Juta.
5. Pendataan Sekolah rusak SMP Rp. 52 juta

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan (Sarpras) Gunawan menjelaskan bahwa pendataan sekolah rusak untuk menindaklanjuti hasil temuan dari BPK, karena data tingkat kerusakan yang terinput di Dapodik yang dilakukan oleh sekolah dianggap belum valid oleh BPK sehingga kita Menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan melakukan pendataan dan verifikasi kembali di semua SD dan SMP di Kab. Polman.

“kita melibatkan 20 orang tenaga ahli yang memiliki latar pendidikan teknik yang mengerti tentang analisis kerusakan bangunan,” jelas Kepala Bidang Sarpras Gunawan.

Inti dari kegiatan tersebut adalah Menindaklanjuti rekomendasi BPK seandainya tidak ada temuan atau rekomendasi BPK Kami tidak akan melakukan proses itu karena memang sudah dilakukan oleh sekolah, namun datanya dianggap belum valid oleh BPK sehingga kami melakukan proses pendataan kembali yang dilakukan oleh tim teknis yang punya latar belakang pendidikan teknis. Tegasnya.

Sementara untuk besaran anggaran tiap Kecamatan berbeda, Gunawan menjelaskan, “kalau saya tidak salah, dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah sekolah yang diverifikasi kembali dan dihitung analisis tingkat kerusakannya.” tuturnya

Ia menambahkan, jika dilihat dari total anggaran bisa digunakan untuk rehabilitasi ruangan satu kelas, tetapi Rp. 250 juta ini dibagi 420 sekolah nilai anggaran untuk satu sekolah hanya Rp. 500 ribuan saja.

“Setiap sekolah memiliki 12 ruang kelas yang dilakukan pendataan dan perhitungan, sebenarnya anggaran ini sangat kecil.” ujarnya.

Ia menargetkan pendataan ini rampung pada bulan Agustus yang akan datang.(arf)