BeritaPendidikan

Wagub Sulbar Ajak Perawat Aktif Tangani Stunting

×

Wagub Sulbar Ajak Perawat Aktif Tangani Stunting

Sebarkan artikel ini
daa427c4e25c879aabf4da8f8dfe700c XL

POJOK RAKYAT —- Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, mengajak perawat untuk terlibat aktif dalam berbagai isu krusial di daerah, mulai dari penanganan stunting hingga pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu fokus Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Hal ini ia sampaikan usai menghadiri pelantikan pengurus DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulbar periode 2024–2029 di Ballroom Kantor Gubernur, Kamis 12 Juni 2025.

“Ke depan untuk menurunkan angka stunting itu saya memang melibatkan para perawat. Bahkan di sekolah-sekolah perawat yang ada di Sulbar itu saya libatkan. Terutama mereka yang berada di semester akhir,” ujar Salim.

Kata Wagub Salim, keterlibatan perawat dalam penanganan stunting sangat penting, apalagi mereka tersebar hingga pelosok. Mulai dari puskesmas, pustu, hingga posyandu, kehadiran tenaga kesehatan ini bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama balita.

Wagub Salim juga mengingatkan agar pengurus baru PPNI tidak hanya sekadar menjalankan roda organisasi, tapi juga aktif membangun kolaborasi.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar organisasi bisa berkembang dan punya kontribusi lebih luas di tengah masyarakat.

“Harapan kita, ke pengurus baru, jangan hanya membentuk organisasi. Tapi juga melakukan pembinaan terhadap organisasi, kerja sama dengan institusi lain,” tuturnya.

Ia memberi contoh peran perawat yang bisa diperluas dalam program-program strategis daerah seperti pengentasan stunting dan kemiskinan.

“Karena perawat-perawat kita ini kan ada sampai ke ujung. Tiap puskesmas ada, bahkan Pustu ada. Anak-anak balita juga ada di situ. Kita butuh perawat,” ucap Salim.

Di sisi lain, Wagub Salim juga menyinggung keluhan soal ketidakadilan dalam proses pengangkatan honorer menjadi ASN.

Ia mengaku banyak menerima aduan dari tenaga honorer lama yang belum juga diangkat, sementara ada honorer baru yang justru lebih dulu diangkat.

“Saya kira itu keluhan wajar, orang mengeluh seperti itu karena memang ada aroma ketidakadilan di dalam. Dia sudah honorer 5 tahun, 8 tahun, ada pengangkatan baru, yang baru dua tahun yang diangkat duluan. Yang 8 tahun ini tidak terangkat-terangkat,” ungkapnya.

Sebagai bentuk respons, Salim menyatakan sudah mengambil langkah konkret. Ia bakal menerbitkan surat edaran agar tenaga honorer lama mendapat prioritas pengangkatan.

“K2 yang sudah mengabdi 20 tahun itu harus jadi prioritas. Jadi mereka yang lebih lama, kalau ada pengangkatan baru, mereka dulu diselesaikan,” tegas Salim

IMG 20260725 WA0007
Pendidikan

Lembaga Pers Mahasiswa (Lapersma) ITBM Polewali Mandar bekerja sama dengan Majelis Pustaka dan Informasi PWM Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja dan Pelatihan Jurnalistik di lingkungan Kampus ITBM Polman, Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Jumat (25/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 12 orang mahasiswa sebagai peserta.

IMG 20260724 WA0003
Pendidikan

Sebanyak tujuh guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipercaya menduduki jabatan definitif sebagai kepala sekolah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Selain itu, puluhan guru PPPK lainnya juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah sekolah.

Screenshot 20260723 201934 Gallery
Pendidikan

POLMAN, POJOKRAKYAT — Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Anggarkan Rp. 250 jutaan untuk pendataan sekolah rusak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah pertama (SMP) yang tersebar disejumlah Kecamatan di Polman. Rabu 23 Juli 2026.

Data dan informasi yang dihimpun, pendataan tingkat kerusakan sekolah ini tersebar dibeberapa Kecamatan dengan nilai anggaran yang berbeda-beda.

1. Wilayah Kecamatan Limboro, Alu dan Tutar Rp. 50 Juta.
2. Wilayah Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi dan Matakali Rp. 41 juta.
2. Wilayah Wonomulyo, Tapango dan Matangnga Rp. 31 Juta.
3. Wilayah Campalagian, Balanipa dan Tinambung Rp. 43 juta.
4. Mapilli, Luyo dan Bulo Rp. 33 Juta.
5. Pendataan Sekolah rusak SMP Rp. 52 juta

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan (Sarpras) Gunawan menjelaskan bahwa pendataan sekolah rusak untuk menindaklanjuti hasil temuan dari BPK, karena data tingkat kerusakan yang terinput di Dapodik yang dilakukan oleh sekolah dianggap belum valid oleh BPK sehingga kita Menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan melakukan pendataan dan verifikasi kembali di semua SD dan SMP di Kab. Polman.

“kita melibatkan 20 orang tenaga ahli yang memiliki latar pendidikan teknik yang mengerti tentang analisis kerusakan bangunan,” jelas Kepala Bidang Sarpras Gunawan.

Inti dari kegiatan tersebut adalah Menindaklanjuti rekomendasi BPK seandainya tidak ada temuan atau rekomendasi BPK Kami tidak akan melakukan proses itu karena memang sudah dilakukan oleh sekolah, namun datanya dianggap belum valid oleh BPK sehingga kami melakukan proses pendataan kembali yang dilakukan oleh tim teknis yang punya latar belakang pendidikan teknis. Tegasnya.

Sementara untuk besaran anggaran tiap Kecamatan berbeda, Gunawan menjelaskan, “kalau saya tidak salah, dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah sekolah yang diverifikasi kembali dan dihitung analisis tingkat kerusakannya.” tuturnya

Ia menambahkan, jika dilihat dari total anggaran bisa digunakan untuk rehabilitasi ruangan satu kelas, tetapi Rp. 250 juta ini dibagi 420 sekolah nilai anggaran untuk satu sekolah hanya Rp. 500 ribuan saja.

“Setiap sekolah memiliki 12 ruang kelas yang dilakukan pendataan dan perhitungan, sebenarnya anggaran ini sangat kecil.” ujarnya.

Ia menargetkan pendataan ini rampung pada bulan Agustus yang akan datang.(arf)