JOGJAKARTA, POJOKRAKYAT — Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Zubair, S.Ag, menyerukan agar pemerintah segera membentuk Dewan Pendidikan Nasional dan memastikan anggaran Dewan Pendidikan kabupaten/kota dibiayai oleh APBN dan APBD, sebagai wujud nyata komitmen terhadap amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Seruan ini disampaikan dalam Rakornas IV Forum Dewan Pendidikan Indonesia (FDPI) di Yogyakarta, 7–9 Oktober 2025.
Zubair menegaskan, tanpa kehadiran Dewan Pendidikan Nasional, arah kebijakan pendidikan Indonesia rentan terfragmentasi dan kehilangan ruh partisipasi publik. “Pendidikan tak boleh terus berjalan di atas ketimpangan kebijakan dan ketidakjelasan sumber anggaran. Negara harus hadir, bukan sekadar menjanjikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan SDM guru agar mampu memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pembelajaran. “Guru harus naik kelas. Pendidikan tidak bisa lagi terjebak di masa lalu ketika dunia sudah bergerak dengan AI,” ujarnya.
Rekomendasi Rakornas IV FDPI juga mendesak pemerintah memastikan alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan serta menuntut peningkatan kesejahteraan guru PAUD dan non-formal agar setara dengan guru formal.
Zubair menutup dengan pernyataan tegas,“Jika pendidikan adalah jalan menuju kemajuan bangsa, maka Dewan Pendidikan Nasional harus segera diwujudkan. Tanpa itu, kita hanya berputar di lingkaran wacana.”(rls)
