BeritaPendidikan

Rp. 4 Miliar Tunjangan Sertifikasi 2024 Segera Dibayarkan

×

Rp. 4 Miliar Tunjangan Sertifikasi 2024 Segera Dibayarkan

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20251029 192200 Google

POLMAN, POJOKRAKYAT — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) segera bayarkan tunjangan sertifikasi guru yang sebelumnya disalahgunakan.

Kepala Bidang Pendidikan Mutu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Polman Muhammad Sabiq Sayad menyampaikan, saat ini tinggal menunggu proses di Keuangan saja baru diumumkan ke guru-guru untuk melakukan pengecekan rekening.

“Tinggal menunggu proses penerbitan SP2D saja yang boleh jadi pekan ini sudah dicairkan,” jelas Muhammad Sabiq saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Senin 27 Oktober.

Lanjutnya, ada 990 orang guru yang akan dibayarkan tunjangan sertifikasi yang menjadi hutang Pemda ditahun 2024 lalu.

Sabiq mengungkapkan, jika dana dari pusat untuk sertifikasi tahun anggaran 2024 semuanya turun tetapi terdapat Rp. 5 Miliar yang tidak terbayarkan untuk triwulan IV untuk satu bulan pembayaran.

Ia juga menyampaikan, saat ini sisa Rp. 4,2 Miliar yang belum dibayarkan karena Rp. 800 juta dibayarkan langsung oleh Pusat secara random untuk 100 orang lebih.

Kepala Bidang Anggaran Mifta Farid membenarkan bahwa masih terdapat hutang tunjangan sertifikasi guru yang tidak terbayarkan yakni Rp. 4 Miliar. Tetapi dalam waktu dekat ini akan dibayarkan.

“Hutang untuk sertifikasi guru tahun 2024 masih ada Rp. 4 Miliar yang akan dibayarkan dalam waktu dekat ini.”terang Kabid Anggaran Miftah Farid.(bdt)

IMG 20260725 WA0007
Pendidikan

Lembaga Pers Mahasiswa (Lapersma) ITBM Polewali Mandar bekerja sama dengan Majelis Pustaka dan Informasi PWM Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja dan Pelatihan Jurnalistik di lingkungan Kampus ITBM Polman, Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Jumat (25/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 12 orang mahasiswa sebagai peserta.

IMG 20260724 WA0003
Pendidikan

Sebanyak tujuh guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipercaya menduduki jabatan definitif sebagai kepala sekolah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Selain itu, puluhan guru PPPK lainnya juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah sekolah.

Screenshot 20260723 201934 Gallery
Pendidikan

POLMAN, POJOKRAKYAT — Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Anggarkan Rp. 250 jutaan untuk pendataan sekolah rusak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah pertama (SMP) yang tersebar disejumlah Kecamatan di Polman. Rabu 23 Juli 2026.

Data dan informasi yang dihimpun, pendataan tingkat kerusakan sekolah ini tersebar dibeberapa Kecamatan dengan nilai anggaran yang berbeda-beda.

1. Wilayah Kecamatan Limboro, Alu dan Tutar Rp. 50 Juta.
2. Wilayah Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi dan Matakali Rp. 41 juta.
2. Wilayah Wonomulyo, Tapango dan Matangnga Rp. 31 Juta.
3. Wilayah Campalagian, Balanipa dan Tinambung Rp. 43 juta.
4. Mapilli, Luyo dan Bulo Rp. 33 Juta.
5. Pendataan Sekolah rusak SMP Rp. 52 juta

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan (Sarpras) Gunawan menjelaskan bahwa pendataan sekolah rusak untuk menindaklanjuti hasil temuan dari BPK, karena data tingkat kerusakan yang terinput di Dapodik yang dilakukan oleh sekolah dianggap belum valid oleh BPK sehingga kita Menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan melakukan pendataan dan verifikasi kembali di semua SD dan SMP di Kab. Polman.

“kita melibatkan 20 orang tenaga ahli yang memiliki latar pendidikan teknik yang mengerti tentang analisis kerusakan bangunan,” jelas Kepala Bidang Sarpras Gunawan.

Inti dari kegiatan tersebut adalah Menindaklanjuti rekomendasi BPK seandainya tidak ada temuan atau rekomendasi BPK Kami tidak akan melakukan proses itu karena memang sudah dilakukan oleh sekolah, namun datanya dianggap belum valid oleh BPK sehingga kami melakukan proses pendataan kembali yang dilakukan oleh tim teknis yang punya latar belakang pendidikan teknis. Tegasnya.

Sementara untuk besaran anggaran tiap Kecamatan berbeda, Gunawan menjelaskan, “kalau saya tidak salah, dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah sekolah yang diverifikasi kembali dan dihitung analisis tingkat kerusakannya.” tuturnya

Ia menambahkan, jika dilihat dari total anggaran bisa digunakan untuk rehabilitasi ruangan satu kelas, tetapi Rp. 250 juta ini dibagi 420 sekolah nilai anggaran untuk satu sekolah hanya Rp. 500 ribuan saja.

“Setiap sekolah memiliki 12 ruang kelas yang dilakukan pendataan dan perhitungan, sebenarnya anggaran ini sangat kecil.” ujarnya.

Ia menargetkan pendataan ini rampung pada bulan Agustus yang akan datang.(arf)