POLMAN,POJOKRAKYAT — Bupati Polewali Mandar menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum delapan fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, Senin. Bupati menegaskan bahwa penjelasan yang diberikan merupakan pokok-pokok kebijakan makro, sementara rincian teknis akan dibahas bersama TAPD dan perangkat daerah terkait. Selasa 18 November.
Dalam paparannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan catatan strategis terkait penyusunan APBD 2026.
Menjawab enam fraksi yang menyoroti pendapatan daerah, Bupati menjelaskan bahwa target PAD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp.323,72 miliar, dengan 77,90% di antaranya berasal dari BLUD. Ia menyebut ruang fiskal daerah masih terbatas karena sebagian besar PAD digunakan untuk belanja operasional perangkat daerah. Pemerintah juga sedang merevisi Perda Pajak dan Retribusi untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Terkait dorongan efisiensi dari sejumlah fraksi, Bupati menyebut belanja operasi 2026 sebesar Rp.1,26 triliun, menurun Rp.5,3 miliar sebagai tindak lanjut Inpres No. 1/2025. Namun belanja pegawai meningkat 38,48% akibat normalisasi pembayaran gaji PPPK dan CPNS serta tambahan penghasilan dari DAK Non-Fisik.
Untuk sektor pertanian dan UMKM, pemerintah mengalokasikan Rp.5,75 miliar dan mendorong integrasi dengan program nasional Koperasi Merah Putih.
Sementara itu tujuh fraksi menyoroti infrastruktur jalan dan jembatan. Pemerintah mengalokasikan Rp.6,5 miliar untuk rehabilitasi jalan, serta mengupayakan dukungan APBD Provinsi dan APBN tahun 2026.
Menanggapi NasDem dan PKB, Bupati menjelaskan bahwa penanganan sampah menjadi prioritas dengan alokasi Rp.4,33 miliar. Selain itu, penanganan banjir perkotaan melalui pembangunan drainase dan penyusunan masterplan mendapat anggaran Rp.3,3 miliar pada 2026.
Menjawab PAN, Bupati memastikan penyusunan APBD mengacu pada Permendagri 15/2025. Sektor pendidikan menerima alokasi Rp.547 miliar, termasuk belanja pegawai, BOS, dan DAK Pendidikan.
PKB juga menyoroti peningkatan layanan kesehatan. Bupati menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan PBI-UHC serta menaikkan anggaran bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
PDIP dan fraksi lainnya mendorong peningkatan transparansi dan indikator kinerja program. Bupati menyebut pemerintah telah mempublikasikan dokumen APBD melalui berbagai situs resmi serta menerapkan sinkronisasi perencanaan antar-SKPD. Instruksi Mendagri juga menjadi pedoman utama penetapan indikator program pada RKPD dan KUA-PPAS 2026.
Menjawab Fraksi Persatuan Demokrat, Bupati mengakui bahwa alokasi infrastruktur Polman baru mencapai 19,54%, masih di bawah batas minimal 40% sesuai Permendagri 15/2025. Namun ia menegaskan pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur secara bertahap.(bdt)
