POLMAN, POJOKRAKYAT – Delapan fraksi DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kompak menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Namun, persetujuan itu tidak diberikan tanpa syarat. Dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi, hampir seluruh fraksi melontarkan kritik dan catatan keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Polman.
Pemandangan umum fraksi diawali oleh Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Aksan Maulana, selengkapnya : Soroti Pengelolaan APBD 2025, Fraksi Golkar Sampaikan Segudang Catatan ke Pemkab Polman
Partai lainnya setuju pembahasan dilanjutkan namun tetap banyak memberikan catatan yakni Fraksi PAN yang dibacakan oleh Anugerah Kurniawan menyoroti catatan neraca aset yang tidak terinci, Silpa mengapa realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 96, 75 persen sementara realisasi belanja hanya 95, 30 persen.
“Mengapa realisasi pendapatan lebih rendah dari target namun tetap terdapat Silpa 23 Miliar, faktor apa yang paling banyak yang menyebabkan silpa,” tandas Anugerah Kurniawan.
Ia berbarap catatan ini menjadi poin Pemerintah berbenah untuk mencapai roda pemerintahan yang stabil menuju Polman yang lebih baik.
Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melalui juru bicaranya, Nurdin Tahir, mengingatkan pemerintah daerah agar lebih serius mengelola belanja daerah dan pembiayaan serta mendalami opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
PKB juga meminta Pemkab Polman tidak hanya mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi menggali potensi-potensi baru yang tidak membebani masyarakat.
“Pertahankan capaian PAD dengan memaksimalkan potensi baru, bukan justru menambah beban masyarakat,” tegas Nurdin.
PKB turut menyoroti masih rendahnya serapan anggaran. Fraksi ini mendesak pembentukan tim khusus yang bertugas mengawal realisasi anggaran agar tidak ada program yang gagal dicairkan, disertai evaluasi setiap tiga bulan. Menurut PKB, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga harus diarahkan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Tak hanya persoalan keuangan, PKB juga menyinggung lemahnya pelayanan publik. Penanganan sampah diminta menjadi perhatian serius dengan menjelaskan berbagai kendala yang menyebabkan persoalan tersebut belum tertangani secara optimal.
Pelayanan di rumah sakit daerah juga menjadi sorotan. PKB mengungkapkan masih banyak keluhan masyarakat terkait lamanya antrean pengambilan obat akibat penumpukan resep. Fraksi ini meminta pemerintah menambah loket pelayanan farmasi agar waktu tunggu pasien dapat dipangkas.
Selain itu, PKB meminta pendataan masyarakat miskin dibenahi dengan melibatkan pemerintah desa dalam penentuan perubahan desil agar data penerima bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Fraksi Partai NasDem melalui Syarifuddin memberikan apresiasi atas arah pembangunan yang dinilai lebih fokus pada program prioritas. Meski demikian, NasDem tetap memberikan sejumlah catatan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan.
Fraksi Demokrasi Perjuangan melalui Muhammad Dinar, Fraksi Pembangunan Demokrat melalui Ilham, Fraksi Nurani Keadilan Sejahtera, serta Fraksi Gerindra melalui H. Suardi sama-sama menyatakan menerima LKPJ APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut dengan berbagai catatan kepada pemerintah daerah.
Beragam kritik yang mengemuka dalam rapat paripurna tersebut menjadi sinyal bahwa DPRD menginginkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD 2025. Mulai dari tata kelola keuangan, optimalisasi pendapatan daerah, hingga kualitas pelayanan publik dinilai harus menjadi perhatian serius Pemkab Polman sebelum pembahasan LKPJ memasuki tahapan berikutnya.(bdt)
