Bupati Polewali Mandar menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum delapan fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, Senin. Bupati menegaskan bahwa penjelasan yang diberikan merupakan pokok-pokok kebijakan makro, sementara rincian teknis akan dibahas bersama TAPD dan perangkat daerah terkait.
Berita Terbaru
Aksi Sosial Donor Darah Warnai Peringatan Hari Bhakti Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke-1 Tahun 2025
POLMAN, POJOKRAKYAT — Dalam rangka memperingati Hari Bhakti…
Kepala Dinas Perpustakaan Polman Diduga Tahan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Perpustakaan
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mengeluhkan kebijakan Kepala DPK Polman yang diduga menahan pembayaran tunjangan makan mereka.
Capaian MCP 57, 92, Polman Masih Masuk Kategori Wilayah Rawan Korupsi
Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) 57,92 persen, Polman masuk kategori daerah rawan korupsi.
DPRD Polman Gelar Dapat Paripurna Jawaban Bupati Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka kinerja Tanggapan/Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, pada Selasa, 18 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, DPRD Minta Pemda Fokus ke Persoalan Urgen
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta agar Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), lebih fokus pada masalah yang bersifat mendesak dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial.
Bupati Beri Tugas Tambahan ke Oknum ASN Yang Sudah Tidak Masuk Kantor
Bupati Polewali Mandar (Polman) memberikan tugas tambahan kepada seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga sedang dalam proses pemecatan. Penugasan tersebut diterbitkan pada 7 November 2025.
Aktivis Desak Kejati Usut Dugaan Pembengkakan Anggaran Tunjangan Gaji Pegawai Pemkab Polman TA 2024
POJOKRAKYAT — Aktivis antikorupsi Sulawesi Barat, Irfan, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan pada anggaran tunjangan gaji pegawai Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Tahun Anggaran (TA) 2024. Desakan ini muncul setelah ditemukan adanya kenaikan signifikan pada alokasi anggaran gaji pegawai dari tahun sebelumnya.
Aktivis Anti Korupsi Sulbar Desak Penegak Hukum Awasi Anggaran BTT dan pemeliharaan jalan Pemkab Mamasa TA. 2025
Aktivis anti-korupsi Sulawesi Barat (Sulbar) Irfan layangkan desakan keras kepada aparat penegak hukum (APH) Kepolisian dan Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Mamasa pada tahun anggaran 2025. Minggu 16 November 2025.
Satu Orang ASN di Polman Terancam Dipecat, Empat Terancam Turun Pangkat
POJOKRAKYAT — Satu orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali
Mandar (Polman) terancam dipecat dan empat ASN di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) terancam sanksi berat. Kamis 13 November 2025.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.