Hukum

Aktivis Antikorupsi Sulbar Sorot Kejati Sulbar: Penanganan Kasus Perusda Majene Diduga Tebang Pilih

×

Aktivis Antikorupsi Sulbar Sorot Kejati Sulbar: Penanganan Kasus Perusda Majene Diduga Tebang Pilih

Sebarkan artikel ini
IMG 20241218 WA0000
Aktivis anti korupsi Andi Irfan

MAJENE – POJOKRAKYAT — Aktivis antikorupsi Sulawesi Barat, Irfan, menyoroti penanganan kasus Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Majene oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat yang dinilai belum menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat.

Menurut Irfan, fakta yang muncul dalam persidangan belum sepenuhnya ditindaklanjuti penyidik. Sorotan utama tertuju pada peran Sekretaris Daerah (Sekda) Majene yang merangkap jabatan sebagai Ketua Tim Penyusun Penyertaan Modal sekaligus Dewan Pengawas Perusda.

“Dewan Pengawas itu tugasnya mengawasi Direksi, memberi nasihat, bukan memerintah. Kalau yang mengawasi adalah orang yang sama dengan yang menentukan modalnya, siapa yang mau mengawasi siapa?” ujar Irfan kepada wartawan, Senin (17/11/2026).

Fakta Dokumen: Modal Rp 58 Miliar, Yang Diusut Baru Rp 11 Miliar

Irfan merujuk pada dokumen resmi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit.

Dalam dokumen tersebut tercatat:

1. Total Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemkab Majene per 31 Desember 2023 mencapai *Rp 58.711.566.210,83*, naik 122,35% dari tahun 2022 yang sebesar Rp 26.404.489.818,83.
2. Perusda Aneka Usaha mendapat penambahan modal sebesar Rp 31.510.820.967,00, sehingga total investasinya menjadi Rp 49.669.350.991,00. Perusda ini tercatat laba tahun 2023 sebesar Rp 5.590.759.746,00.
3. PDAM Tirta Mandar mendapat penambahan modal sebesar Rp 1.725.000.000,00 yang bersumber dari penerusan hibah Kementerian PUPR. Namun PDAM justru tercatat rugi sebesar Rp 851.274.599,00 pada tahun 2023.

“Yang dibuka ini kan baru Rp 11 miliar, sedangkan anggaran Perusda Kabupaten Majene 2023 sekitar Rp 58 miliar. Ini yang kami pertanyakan. Kenapa hanya sebagian yang diusut?” tegas Irfan.

Dugaan Perintah Pinjaman Rp 400 Juta di Persidangan

Selain soal penyertaan modal, Irfan juga menyoroti dugaan perintah pinjaman senilai Rp 400 Juta yang disebut-sebut berasal dari Sekda dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pengawas Perusda.

Irfan mengklaim, dalam fakta persidangan terungkap bahwa dana tersebut diperintahkan oleh Sekda selaku Dewan Pengawas Perusda dengan dalih untuk operasional. Dalam keterangan yang dikutip Irfan, disebutkan pula adanya aliran sebesar *Rp 100 Juta* yang diduga untuk Sekda.

“Di persidangan sudah jelas dijelaskan. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai aturan? Apakah pinjaman itu diusulkan Direksi dan disetujui KPM (Bupati) secara resmi, atau hanya perintah sepihak dari Dewan Pengawas? Karena menurut PP No. 54 Tahun 2017 Pasal 38, Dewan Pengawas dilarang ikut campur dalam pengurusan operasional,” kata Irfan.

Desak Kejati Buka Kembali, Harap Kejagung Turun Tangan

Irfan mendesak Kejati Sulbar untuk membuka kembali dan melihat secara detail aliran dana serta keterlibatan berbagai pihak dalam kasus tersebut.

“Kami mendesak agar Kejati Sulbar melakukan peninjauan kembali atas kasus ini. Penyidik baiknya membuka kembali dan melihat secara detail aliran dana serta keterlibatan berbagai pihak, apakah di sana ada penyalahgunaan wewenang dan lain-lain,” ujarnya.

Ia juga berharap persoalan ini sampai ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar turun tangan.

“Hukum harus ditegakkan, jangan ada tebang pilih. Kami berharap Kejagung RI turun tangan agar penanganan kasus ini berjalan transparan dan tidak berhenti di tengah jalan,” tegasnya.

Irfan mendesak Kejaksaan dan BPK untuk memeriksa tiga dokumen kunci: SK Pengangkatan Dewan Pengawas, bukti perintah pinjaman Rp 400 Juta, dan Berita Acara Rapat Dewan Pengawas.

“Jangan kejar orangnya dulu, kejar dokumennya. Kalau dokumen itu ada, publik bisa menilai sendiri apakah ini sekadar kelalaian administrasi atau sudah masuk konflik kepentingan yang merugikan keuangan daerah,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Sulbar dan Sekda Majene belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi.(*)