POLMAN, POJOK RAKYAT– Minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Ratusan guru yang tergabung dalam aliansi guru R4 Polman berharap dapat di akomodir dalam pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu.

Mendampingi para guru, Sekertaris Dewan Pendidikan Polman Awaluddin menyampaikan, yang hadir ini telah mengikuti ujian PPPK dan sudah ada nilai yang mereka dapatkan, hanya saja dalam rekrutmen ada beberapa kategori yang di prioritaskan

“R4 ini sudah ujian tetapi belum masuk dalam database 2022, mereka sebenarnya ingin menyelamatkan pengabdian mereka yang sudah ada di dapodik dan ada beberapa sudah ikut PPG,” jelas Sekertaris Dewan Pendidikan Awaluddin.

Lanjutnya, kita berharap, melihat kebijakan BKN bahwa saat ini penentuannya ada di daerah dan sudah ada surat edaran Menpan RB batas waktu ini 20 Agustus supaya mereka tidak di PHK atau di rumahkan karena di 2025 ini tahun terakhir mengakomodir tenaga kontrak menjadi PPPK.

Koordinator PPPK guru R4 Polman Vita Thana Maretna Memohon dukungan dan keberpihakan DPRD Polman terkait status R4 yang masih belum jelas. Ia meminta DPRD mendorong Pemda untuk mengusulkan nama-nama R4 ke BKN untuk mendapatkan NIP sebelum batas akhir pengusulan pada tanggal 20 Agustus.
“Jika tendik kategori R4 tidak diusulkan tahun ini sampai batas yang ditentukan, maka kontrak akan putus dan para tendik akan kehilangan pekerjaan, Satu-satunya jalan untuk tetap mengabdi adalah pengusulan dari Pemkab untuk menjadi PPPK paruh waktu,” tandas Vita Thana Maretna.

Lanjutnya, Kami telah menjalankan kewajiban kami, yaitu mengikuti PPG. R4 guru itu investasi untuk pengganti guru pensiun di masa depan, bukan sebagai beban anggaran. Dengan adanya surat dari BKN tersebut, tidak dipermasalahkan berapa PPPK yang diangkat, yang menjadi persoalan apakah Pemkab mau mengusulkan dari segi anggaran atau yang lainnya.

Menanggapi aspirasi para guru R4, Ketua DPRD Polman Fahri Fadly menyampaikan, pihaknya akan memanggil BKPP dan melibatkan perwakilan guru R4 dalam rapat untuk membahas masalah yang dihadapi oleh tenaga R4 baik guru maupun tenaga lainnya l.

Saya yakin Pemerintah Pusat akan memberikan hal terbaik untuk masyarakatnya khususnya masyarakat Polman.

“Kami sangat mensupport agar dapat diterima menjadi tenaga paruh waktu akan tetapi ada mekanisme yang mengikat, kami siap memperjuangkan aspirasi masyarakat sampai ke BKN dan Kemendagri seperti sebelumnya,” jelas Ketua DPRD Polman Fahri Fadly.

Ia meminta para guru tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah karena pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.

Penerimaan aspirasi ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Polman Agus Pranoto, didamlingi oleh Anggota Fraksi PAN Alif Subhan dan dihadiri oleh Ketua DPRD Polman Fahri Fadly.

Agus menyampaikan, pihaknya akan memjadwalkan pertemuan tindaklanjut dengan menghadirkan BKPP Polman.(bdt)