POLMAN, POJOKRAKYAT – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polewali Mandar (Polman) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Polman, Selasa (2/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menagih realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Polman serta mendorong optimalisasi fungsi pengawasan DPRD.
Massa aksi memadati ruas jalan di depan Kantor DPRD Polman sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kondisi tersebut membuat Satlantas Polres Polman melakukan rekayasa arus kendaraan dan pengalihan jalur guna mengurai kepadatan.
Jenderal Lapangan PMII Polman, Muh Sannur, mengatakan terdapat sejumlah isu krusial yang menjadi fokus tuntutan mahasiswa. Di antaranya terkait fungsi pengawasan DPRD, pengadaan alat berat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga persoalan data kemiskinan dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
Ketua PMII Cabang Polman, Nurjihad, mempertanyakan efektivitas peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah. Menurutnya, lembaga legislatif seharusnya memastikan visi dan misi kepala daerah berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan visi dan misi Bupati harus dilakukan secara maksimal. Namun yang kami lihat, fungsi tersebut belum berjalan optimal,” ujar Nurjihad.
Ia juga menyoroti fokus pemerintah daerah yang dinilai lebih menitikberatkan pada hilirisasi kakao. Padahal, kata dia, tidak seluruh masyarakat Polman menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Selain itu, PMII menilai masih terdapat pejabat yang menempati posisi strategis tanpa kompetensi yang memadai sehingga berpotensi berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti persoalan data kemiskinan berbasis desil. Menurut Nurjihad, masih banyak warga kurang mampu yang justru masuk dalam kategori desil 6 hingga 10, sehingga berpotensi tidak mendapatkan bantuan sosial yang semestinya diterima.
PMII juga mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan pengadaan alat berat untuk BPBD. Menurut mereka, kebutuhan tersebut sangat penting untuk mempercepat penanganan bencana, khususnya longsor yang kerap terjadi di wilayah Matangnga.
Tak hanya itu, kondisi fasilitas kesehatan di sejumlah desa terpencil seperti Ratte dan Besoangin turut menjadi perhatian. Mahasiswa menilai akses layanan kesehatan yang sulit masih menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani.
“Masyarakat masih harus ditandu untuk mendapatkan layanan kesehatan. DPRD harus mendorong pendekatan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat agar tidak lagi terjadi kasus-kasus yang merenggut nyawa, seperti kasus kematian bayi yang pernah terjadi di Tutar,” tegas Nurjihad.
Aksi unjuk rasa tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, didampingi Ketua Komisi II Amir, Ketua Komisi IV Agus Pranoto, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Fahri Fadly menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. Ia menegaskan DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan, termasuk melalui rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna.
“Terkait data kemiskinan, DPRD terus mendorong agar dilakukan rembuk desa secara rutin untuk memastikan warga yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dapat terdata dengan baik,” kata Fahri.
Ia menambahkan, apabila pemerintah desa tidak melaksanakan rembuk desa, maka DPRD akan mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk turun langsung menginisiasi kegiatan tersebut dengan melibatkan DPRD.
Menurut Fahri, DPRD juga akan terus mengawal perbaikan data kemiskinan agar bantuan sosial dapat tepat sasaran.
Sementara terkait pengadaan alat berat, Fahri menjelaskan saat ini sejumlah alat telah tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun demikian, DPRD telah merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menambah pengadaan alat berat guna mengantisipasi bencana alam di berbagai wilayah.
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto, mengaku pihaknya telah beberapa kali memanggil OPD terkait untuk membahas persoalan data desil dan anak putus sekolah.
“Kami telah merekomendasikan pembentukan tim untuk melakukan pembenahan data. Adapun terkait fasilitas kesehatan, kami menerima aspirasi ini dan akan memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan mengenai kelayakan fasilitas kesehatan di daerah terpencil,” ujar Agus.(bdt)
