Pemkab Polman

Aksi Unjukrasa Mahasiswa yang tergabung dalam Semarak di Kompleks kantor Bupati Polewali Mandar (Polman) diwarnai kericuhan, Mahasiswa dan Satpol PP terlibat aksi saling dorong lobi kantor Bupati. Kamis 04 Juni 2026.

Warga Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar lakukan protes di kantor Desa buntut jatah bantuan beras dialihkan oleh Kepala Desa ke warga lainnya.

Tagih janji Politik Pasangan Bupati dan Wakil Bupati ASSAMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Polewali Mandar (Polman) peragakan aksi teatrikal Ibu hamil dari Desa Besoangin Tutar yang bayi dalam perutnya meninggal dunia saat ditandu ke layanan kesehatan. Selasa 02/06/2026.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) akhirnya berhasil mengembalikan prestasi tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025.

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Hortikultura (Disbuntarnak) menyalurkan bantuan ternak kambing kepada 168 warga penerima manfaat. Namun, untuk mencegah bantuan tersebut disalahgunakan, para penerima diwajibkan menandatangani surat perjanjian agar tidak menjual kambing yang diterima.

Personel Gabungan Tim (URC) Unit Reaksi Cepat Sat Reskrim Polres Polman dan Sat Intelkam berhasil mengungkap kasus pencurian aset milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terjadi di lingkungan Kantor Bupati Polman. Sabtu (23/05/26).

Ribuan pasang mata larut dalam suasana haru, khidmat, dan penuh kebanggaan pada pelaksanaan Khataman Sharaf XI dan Haflatul Ikhtitam VIII Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, Kamis, 14 Mei 2026. Di tengah derasnya arus zaman, krisis adab, dan tantangan moral generasi muda, pesantren kembali ditegaskan sebagai benteng terakhir penjaga akhlak dan karakter bangsa.

“Sudah lebih setengah abad kami hanya dijanji mau diselesaikan, tapi sampai sekarang belum juga ada kejelasan,” ujar salah satu ahli waris pemilik lahan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar mengeluarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terkait praktik rangkap jabatan di lingkungan birokrasi. HMI menilai, pernyataan yang dilontarkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Ketua DPRD Polman menunjukkan adanya degradasi pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.